.webp)
Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI menyetujui penamaan judul RUU Perampasan Aset menjadi menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penamaan ini untuk mempertegas fokus utama RUU tersebut untuk kejahatan korupsi.
Hal itu disepakati oleh Panja RUU Perampasan Aset dengan Pemerintah dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Mulanya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI, Dhahana Putra, menyebut pemerintah mengusulkan penamaan tersebut. Hal itu untuk mempertegas fokus RUU terutama untuk korupsi.
"Pemerintah mengusulkan untuk perubahan judul menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset terutama untuk tindak pidana korupsi," kata Dhahana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menanyakan kepada peserta rapat terkait usulan pemerintah ini. Dalam batang tubuh aturan nantinya dibahas detail soal tindak pidana lainnya.
"Jadi judulnya, teman-teman, dari pemerintah minta agar judulnya diubah dari tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, yang memang dianggap terlalu umum ya, dan tidak tegas, menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," kata Habiburokhman
"Walaupun nanti dalam batang tubuh ada pembahasan tindak pidana lainnya itu hanya hanya terbatas ada beberapa tindak pidana yang nanti akan kita sepakati. ini judul ya," tambah dia.
Kemudian Habiburokhman menanyakan persetujuannya kepada anggota yang hadir. Setelah mendapat persetujuan, Habiburokhman langsung mengetok palu sidang.
"Bismillahirrahmanirrahim. Wah, satu DIM sudah selesai," ungkapnya.
Simak juga Video Komisi III soal RUU Perampasan Aset: Atur Investasi Bodong-Masalah Karhutla
