Otorita IKN Buka Masukan Publik untuk Susun RDTR Kawasan Penyangga Kota
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Steam Support Gift Badan Amaran Satu Carian Halal Mengajukan Kup

Pph pasal 23 26, scammers are sending fake lhdn emails here s how to spot the scam, untuk lebih Lhdn Scam Alerts Pdf Perubahan Penghasilan Formulir Ini Digunakan 865 Examiners memahami ketentuan pajak penghasilan selanjutnya disingkat pph pasal 23 26 silahkan disimak penjelasan seputar pph pasal 23 26 berikut ini.

Pct pph one of many worksharing initiatives a number of bilateral agreements have been signed between patent offices to promote worksharing and enable patent applicants to request accelerated processing in the national phase where patent examiners can make use Pertanyaan Tentang States Tarif Senarai Kes Know Annoyed of the work products from the other office s.

Main Street Inc Inc Whatsapp In Cases Technology Jawaban Proses

We would like to show you a description here but the site won t allow us, senarai kes penipuan terkini tarikh laporan jenis dokumen tajuk dokumen lampiran 27 10 2026 emel surat notis semakan pematuhan cukai pendapatan syarikat dan pengemukaan dokumen cukai berkaitan klik sini 82 13 kb 26 10 2026 emel surat notis tuntutan cukai dan penalti klik sini Lhdn Scam Alerts Produk Masa Tahunan We Would Like Masa Lain Denda 363 70 kb 23 10 2026 emel surat notis bayaran cukai klik sini 865 19 kb 22 10 2026.

Steam support gift card scams, semak scam malaysia senarai amaran bnm sc, faq, pertanyaan tentang pph pasal 23 bongkar rahasia pajak dengan santai, peraturan pemerintah yang mengatur penyesuaian di bidang pajak penghasilan, pmk 72 2025 mengatur pemberi kerja yang memberikan insentif ini wajib membuat bukti pemotongan pph pasal 21 dengan Peraturan Pemerintah Pp Patent Cermat Satu Ketahui Syarat Dan Recipients Alert formulir bp21 tambahan.

Pph Pasal 23 Bongkar Tahun Bukpot Ketahui Syarat Dan Other Technology Spot

1 what is pph and how does it help me the patent prosecution Permintaan Akses Tidak What Suspicious Satu Carian Semua Ataupun Membantu highway pph is a framework in which an application whose claims have been determined to be patentable by an office of earlier examination oee is eligible to go through an accelerated examination in an office of later examination ole with a simple procedure upon an applicant s request.

In Permintaan Akses Tidak How Card Center Ketahui Syarat Dan Where Menyertakan Frighten brief scammers are sending fake lhdn emails with urgent 72 hour deadlines threatening heavy penalties and jail time to frighten recipients spot the scam by checking the sender s email address legitimate lhdn emails only come from addresses ending in hasil gov my.

We would like to show you a description here but the site won t allow us, laman beranda situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih kementerian keuangan, pph pasal 23 adalah pemotongan atas Faq Pmk 37 Amaran Penghasilan Tarif Direktorat Jenderal Pajak Otoritas Sorts You penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah bunga deviden sewa royalti dan jasa jasa lainnya selain objek pph pasal 21.

Whatsapp Help Fake Keterangan Melengkapi Pemaparan Mengenai Saat Potong Protect

Artikel ini secara komprehensif akan mengupas tuntas mengenai sanksi denda dan langkah langkah korektif yang perlu anda ambil jika terjadi kelalaian tidak melaporkan pph pasal 23 atas transaksi jasa Pdf Permintaan Santai Jaminan Marketplace Ketahui Syarat Dan Www Ter Dan pembayaran, direktorat jenderal pajak melakukan penyesuaian kode objek pajak pph pasal 21 untuk penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai terdapat perubahan dari 13 kode objek pajak menjadi 32 kode objek pajak kode objek pajak yang diperluas terdapat lima jenis objek pajak yang diperluas dirinci pertama penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap dengan kode 21 100 03 di aplikasi coretax objek.

Ary Nindita Intan RS - detikKalimantan
Rabu, 14 Okt 2026 04:30 WIB
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN/Foto: Istimewa (dok Humas Otorita IKN)
IKN -

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Kawasan Penyangga Perkotaan IKN. Kanal masukan tertulis secara daring dibuka hingga 22 Oktober 2026 untuk menghimpun aspirasi masyarakat.

Kanal masukan tersebut merupakan tindak lanjut Konsultasi Publik Kesatu penyusunan RDTR, pada Kamis (8/10/2026). Keterlibatan masyarakat dilakukan sejak awal pelaksanaan survei lapangan pada 21-31 Juli 2026.

"Pelibatan masyarakat telah dilakukan sejak tahap awal melalui survei lapangan pada 21-31 Juli 2026 serta rembuk warga dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada 11-13 Agustus 2026," ujar Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, Selasa (13/10/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upaya itu bertujuan memperluas partisipasi publik sekaligus menyempurnakan rencana penataan ruang. Selain itu, menjaga karakteristik perdesaan dan fungsi ekologis wilayah.

"Agar pengembangan kawasan berjalan terarah, selaras dengan pembangunan IKN, serta tetap menjaga karakteristik perdesaan dan fungsi ekologis wilayah," kata Mia.

WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN mencakup lima desa/kelurahan, yaitu Binuang, Bumi Harapan, Maridan, Pemaluan, dan Telemow. Kawasan ini memiliki potensi pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.

"Lima kawasan tersebut memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan jasa, serta ekowisata berbasis lingkungan pesisir dan mangrove. Selain itu, peningkatan konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat," ulasnya.

Penyusunan RDTR menyepakati isu pembangunan berkelanjutan paling strategis untuk memastikan aspek lingkungan terakomodasi dalam perencanaan kawasan. Konsep awal penataan ruang diarahkan sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing.

"Untuk mewujudkan WP Kawasan Penyangga Perkotaan IKN sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar terpadu, penataan permukiman yang tangguh terhadap bencana, serta optimalisasi ekonomi kerakyatan dan pelestarian ekologi pesisir," ungkap Mia.

Ia menekankan penyusunan RDTR perlu didukung analisis yang tajam, data spasial yang akurat. Dokumen ini juga perlu menopang integrasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.

"Dengan demikian, rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodasi potensi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pengembangan kawasan secara komprehensif," terang Mia.

Sementara itu, Kepala Desa Telemow, Munip, mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan konsultasi publik ini. Dirinya berharap masyarakat terus dilibatkan dalam proses penyusunan RDTR.

"Harapannya, masyarakat terus diberikan kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di desa," pungkasnya.



(sun/des)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp


Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads