.webp)
Polri menetapkan 245 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Dari total penanganan perkara tersebut, Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi yang terbanyak dengan 68 laporan polisi (LP).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan itu mencakup 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.
"Dari seluruh Polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perseorangan sebanyak 245 tersangka," kata Asep dalam pemaparan penanganan kasus karhutla di Polda Kalbar, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asep merinci, setelah Kalbar, jumlah laporan polisi terbanyak ditangani Polda Riau dengan 59 laporan. Kemudian Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 43 laporan, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) 42 laporan, dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim) 30 laporan.
Menurutnya, tingginya jumlah laporan di Kalbar menjadi salah satu alasan jajaran Polri turun langsung ke wilayah tersebut untuk memantau penanganan karhutla.
Dalam kasus ini, kata Asep, para tersangka diduga membuka lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun karena kelalaian hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Asep menegaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menjalankan tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga peningkatan status perkara sesuai dengan hasil yang diperoleh.
"Kami telah melakukan proses-proses penyelidikan sampai dengan kami tingkatkan, selanjutnya penetapan tersangka," ujarnya.
Para tersangka perseorangan dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum sesuai dugaan perbuatan masing-masing. Di antaranya Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal yang disangkakan dapat memuat ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun serta denda Rp 3 miliar hingga Rp 10 miliar, sesuai pasal dan unsur perbuatan yang terbukti.
Para tersangka juga dapat dijerat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sesuai ketentuan yang diterapkan.
"Penerapan pasal terhadap setiap tersangka disesuaikan dengan perbuatan dan modus operandi masing-masing dalam perkara karhutla," tegas Asep.
