.webp)
Program Sekolah Rakyat (SR) merupakan bentuk gerak cepat pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sekolah Rakyat menjadi wujud hadirnya negara untuk anak-anak rentan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam acara perayaan 1 tahun Sekolah Rakyat di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (28/10/2026). Gus Ipul menegaskan, implementasi amanat Pasal 34 UUD 1945 tersebut dimulai dengan pemutakhiran data agar program tetap sasaran.
"Istilahnya gerak cepat untuk melaksanakan Pasal 34, dimulai dengan data yang akurat. Kalau datanya akurat, tidak ada lagi anak-anak yang tercecer yang tidak terbawa dalam proses pembangunan. Maka presiden menekankan betapa pentingnya data yang akurat," tegas Gus Ipul kepada wartawan di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (28/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, banyak anak rentan yang selama ini tidak tersentuh pembangunan karena tidak tercatat dalam data. Fakta itu terlihat dari temuan di lapangan.
"Anak-anak yang di atas panggung tadi itu sebagian besar tidak ada dalam data. Maka itu kita mutakhirkan data ini," ungkapnya.
Oleh karena itu, Kemensos memastikan negara benar-benar hadir bagi anak rentan dengan melakukan pemutakhiran data besar-besaran melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Seluruh penerima bantuan sosial (bansos) diminta melakukan pendaftaran ulang dan masyarakat diberi ruang untuk mengoreksi data.
"Kita membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengkoreksi, untuk mendaftar, dan seluruh penerima bansos kita minta untuk daftar ulang," jelas Gus Ipul.
Melalui Perlinsos Digital, data dilengkapi biometrik dan pengenalan wajah. Dengan metode pendataan tersebut, wajah penerima manfaat, termasuk anak rentan, terdata dengan akurat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Tim Perlinsos Digital. Gus Ipul menegaskan, atas perintah Presiden, seluruh data kini dibuka ke publik, dan masyarakat diberi hak untuk mendiskusikan, mengusulkan, menyanggah, hingga mengoreksi.
"Kalau sekarang banyak diskusi soal data, itu karena datanya kita buka. Atas perintah Bapak Presiden, datanya kita buka. Dengan data dibuka itu, maka terjadi diskusi, terjadi usul, terjadi sanggah, terjadi koreksi," imbuhnya.
Sekolah Rakyat Dorong Anak Rentan Kembali Bersemangat
Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mendampingi agar mereka lebih percaya diri menatap masa depan. Setelah satu tahun berjalan, para siswa mulai menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi kepercayaan diri maupun kesehatan.
"Setelah satu tahun dilaksanakan pendampingan, mereka sudah lebih percaya diri menatap masa depannya. Kemudian lebih sehat, lebih bugar, orang tuanya juga lebih semangat untuk mendampingi siswa Sekolah Rakyat. Ini cukup menggembirakan bagi kita semua," jelas Gus Ipul.
Dia menegaskan, anak-anak yang dijaring untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar dari mereka merupakan anak putus sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
"Ada yang sebelumnya tidak pernah sekolah, di jalanan jadi pengamen, ada yang sudah putus sekolah tiga tahun menjadi pembantu, ada yang jadi kuli, ada juga yang kerja di tempat-tempat yang tidak semestinya," ungkap Gus Ipul.
Bahkan, tak sedikit di antaranya yang seharusnya duduk di bangku SMA dan SMA namun belum bisa membaca. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat menyediakan pendampingan dan rehabilitasi agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
Kemensos Target 100 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2027
Kemensos mencatat, hingga saat ini ada lebih dari 44 ribu siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat dan jumlahnya ditargetkan segera melampaui 45 ribu siswa. Sebagian anak lainnya masih menjalani proses rehabilitasi sebelum bergabung dalam kegiatan belajar mengajar.
Dari sisi ketersediaan fasilitas, Gus Ipul menyebut saat ini terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang dibangun, dengan 93 titik di antaranya sudah dapat beroperasi. Pemerintah menargetkan 100 titik SR tersebut dapat beroperasi penuh pada 2027.
"InsyaAllah eksisting yang sedang dibangun ada di 100 titik. Ada daerah di luar Jawa yang membutuhkan waktu. Mulai dari logistik, sehingga selesainya tidak bisa maksimal," ujarnya.
"InsyaAllah 100 titik tahun 2027," sambungnya.
Gus Ipul juga mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini juga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menyasar keluarga siswa. Selain pendidikan bagi anak, pemerintah juga mendorong pemberdayaan orang tua serta pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan sehingga intervensi program strategis Bapak Presiden juga jalan semua. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, diberi bansos, seluruh keluarganya PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), dan rumah-rumah orang tua siswa keluarga siswa mendapatkan bantuan supaya lebih baik," ujar Mensos.
