.webp)
Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp 91,57 miliar. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, di tengah luas lahan terdampak karhutla di Jatim yang mencapai 10.835 hektare hingga Oktober 2026.
Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melalui Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur.
Kepala Kanwil DJPb Jatim Saiful Islam mengatakan, alokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun ini meningkat 88,95% dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla, alokasi anggaran Kementerian Kehutanan di Jawa Timur mencapai Rp 91,57 miliar, tumbuh 88,95% (yoy) dan tertinggi dalam enam tahun terakhir," kata Saiful, Jumat (13/11/2026).
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2021, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 79,17 miliar. Kemudian turun menjadi Rp 63,91 miliar pada 2022 dan Rp 64,03 miliar pada 2023.
Selanjutnya, anggaran tercatat sebesar Rp 67,77 miliar pada 2024 sebelum kembali turun menjadi Rp 48,46 miliar pada 2025.
Peningkatan alokasi anggaran pada 2026 juga terjadi di sejumlah kawasan konservasi. Kenaikan tertinggi tercatat di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mencapai 299% secara tahunan.
Sementara itu, alokasi untuk Balai Taman Nasional Baluran meningkat 214% dan Balai Taman Nasional Meru Betiri naik 175% dibandingkan tahun sebelumnya.
Saiful menjelaskan, anggaran Rp 91,57 miliar tersebut dibagi ke sejumlah program dan unit kerja kehutanan di Jawa Timur. Alokasi terbesar di antaranya untuk DAS Brantas Sampean sebesar Rp 18,47 miliar dan Gakkum Kehutanan Rp 16,34 miliar.
"Alokasi dana tahun 2026 dengan total Rp 91,57 miliar terbagi ke dalam beberapa pos utama. Pertama dialokasikan untuk DAS Brantas Sampean (Rp 18,47 miliar), Gakkum Kehutanan (Rp 16,34 miliar), Bromo Tengger Semeru (Rp 12,92 miliar), BPHL Wil. VII Surabaya (Rp 11,44 miliar), serta BKSDA Jatim dan beberapa Taman Nasional lainnya," jelasnya.
Meski alokasi anggaran meningkat, realisasi melalui Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan masih rendah. Dari total pagu Rp 91,57 miliar, realisasi anggaran yang tercatat baru mencapai Rp 31,56 miliar.
Saiful menyebut pihaknya terus mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun agar program pengelolaan hutan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif.
"Realisasi anggaran terus dioptimalkan agar dukungan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla dapat semakin efektif hingga akhir tahun," tutur Saiful.
Di sisi lain, luas lahan terdampak karhutla di Jawa Timur hingga 14 Oktober 2026 mencapai 10.835 hektare. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025.
Luas karhutla di Jatim tahun ini juga mencakup 5,36% dari total luasan karhutla secara nasional.
(abq/hil)
