.webp)
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2026 melalui transfer ke rekening bank penerima. Harapannya tidak ada lagi penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Airlangga mengatakan semua masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas harus memiliki rekening. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, BSU 2026 sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, dibayarkan sekaligus Rp 900 ribu. BSU dijadwalkan cair pada November/Desember 2026. Bantuan disalurkan melalui Bank Himbara.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan persyaratan penerima, batas gaji/upah dan besaran BSU 2026. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK.
Gaji/upah yang menjadi acuan adalah gaji/upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji/upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas gaji/upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji/upah mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Permenaker itu juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
(aid/hns)
