.webp)
Amerika Serikat (AS) mengumumkan perluasan embargo ekonomi, "yang belum pernah ada" untuk menekan perekonomian Iran. Washington menargetkan mitra dagang Iran di tengah perang Asia Barat (Timur Tengah) yang terus berlanjut tanpa penyelesaian atau kemajuan nyata.
Pengumuman tersebut disampaikan otoritas AS pada Senin (24/08). Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Keuangan AS Scott Bessent tidak menjelaskan langkah atau pengumuman yang konkret, tetapi ia meminta publik untuk menantikan langkah tersebut dalam waktu dekat pada pekan ini.
Ia memaparkan rencana yang disebutnya sebagai "asfiksia" atau pencekikan ekonomi bagi rezim di Teheran. Hal ini menyiratkan pencapaian target tersebut akan dilakukan sebagian besar melalui sanksi sekunder terhadap mitra dagang Iran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di seluruh dunia, tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim tirani ini sampai Teheran berdiri sendiri," kata Bessent dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa "kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak."
Rencana "Operation Economic Outcast"
Bessent menyebut program ini sebagai "Operation Economic Outcast" dan kembali berusaha menyamakannya dengan "Economic D-Day" yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu. Analogi ini memicu ejekan karena dianggap sangat tidak sesuai dengan keadaan.
"Ketika Perang Dunia Kedua, D-Day menandai awal bersejarah dari sebuah kampanye bersama sekutu kami untuk menargetkan dan mengusir musuh dari posisinya, termasuk mereka yang berada di negara-negara ketiga," kata Bessent sebagai upaya untuk menyelamatkan kiasan sejarah tersebut.
Kebijakan itu, katanya, akan menargetkan Iran "dan para pendukungnya."
"Iran kini menghadapi pilihan yang sangat jelas dengan dua jalan di hadapan mereka, yaitu isolasi penuh secara global dan ekonomi subsisten, atau jalan kembali ke keadaan normal dengan kesempatan untuk bergabung kembali dengan ekonomi global," tutur Bessent.
Ia mengatakan Kementerian Keuangan telah memetakan "setiap simpul, jaringan, serta fasilitator yang digunakan Iran untuk menyelundupkan minyak dan menghindari sanksi." Kemudian ia menegaskan AS kini akan mulai "memperketat aturan" untuk membatasi "setiap sumber pendapatan potensial yang mendanai Garda Revolusi Iran (IRGC) dan rezim Teheran."
Ancaman dan tawaran diarahkan ke negara ketiga
Aturan ini, sambungnya, akan menerapkan sistem "pendekatan tanpa celah kebocoran," sambil menambahkan bahwa pihak ketiga tidak lagi dapat diterima jika beroperasi di ruang abu-abu dalam konflik ini.
"Presiden sedang menghubungi para pemimpin dunia dengan permintaan khusus agar mereka menghentikan interaksi dengan rezim tersebut. Kami sudah melihat hasilnya," papar Bessent tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
"Mereka yang berpihak pada Amerika Serikat akan menuai keuntungan dari kemitraan kami," tegas Bessent. "Mereka yang berpihak pada rezim Iran harus bersiap menanggung isolasi yang sama dengan rezim yang sedang melemah tersebut."
Ia mengatakan AS akan memberikan tenggat waktu yang jelas kepada berbagai negara untuk bekerja sama beserta langkah-langkah yang harus diambil, atau mereka akan menghadapi konsekuensinya.
Respons Iran
Menanggapi sanksi terbaru AS pada Senin (24/05) itu, Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh memprediksi "kekalahan lain" bagi Washington. Ia mengatakan Teheran memiliki rencana dua tahun untuk melawan sanksi tersebut.
"Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menguji tekad rakyat dan pejabat Iran, tetapi mereka gagal setiap saat. Tampaknya mereka ingin menderita kekalahan lagi," kata Madanizadeh kepada televisi pemerintah.
"Kami telah lama menantikan rencana-rencana ini, dan pemerintah sudah siap serta memiliki rencana dua tahun untuk menangani situasi ini."
Pada akhir pekan lalu, kepala badan keamanan tertinggi Iran memperingatkan bahwa Teheran akan menganggap dukungan negara mana pun terhadap tindakan AS sebagai "tindakan perang".
Pimpinan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa Iran akan melakukan "pembalasan yang sangat berat" atas sanksi tersebut, dengan menargetkan jalur pengiriman minyak lainnya dari Teluk Persia.
"Jika perang ekonomi berlanjut, tidak setetes minyak pun akan diekspor, baik melalui Selat Hormuz maupun dari mana pun di Teluk Persia," ucap Rezaei.
Alasan AS fokus pada negara ketiga
Iran telah hidup di bawah sanksi internasional selama beberapa dekade. AS hampir tidak melakukan perdagangan bilateral dengan Iran dan memiliki pengaruh ekonomi langsung yang sangat kecil terhadapnya.
Sebelum perang, dua mitra dagang terbesar Iran adalah Cina dan Uni Emirat Arab (UEA). Cina merupakan negara yang paling efektif melawan upaya intimidasi ekonomi dari pemerintahan Trump sebelumnya. UEA pada pekan lalu mengumumkan penangguhan semua perdagangan, pertukaran komersial, dan transaksi keuangan dengan Iran hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Turki sebagai anggota NATO dan negara tetangganya, Irak, sama-sama melakukan banyak bisnis dengan Iran. Rusia juga merupakan mitra dagang yang berharga, meskipun tidak membutuhkan ekspor bahan bakar dari Iran.
Jerman adalah mitra dagang Iran terbesar di Eropa, tetapi volumenya hampir tidak melebihi satu miliar euro pada 2025. Angka sementara dari pemerintah menunjukkan bahwa volume perdagangan ini akan berkurang setengahnya ke level terendah pada tahun ini di tengah perang.
Bessent mengatakan dirinya tidak akan "menyebutkan nama" terkait pihak mana yang kerja samanya akan dicari atau dituntut oleh AS.
Menjelang konferensi pers pada Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing memantau perkembangan ini dengan saksama dan akan melakukan hal yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya. Kementerian tersebut juga menambahkan bahwa taktik sanksi dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan masalah.
"Economic D-Day"
Dalam sebuah unggahan di platform X sebelum pengumuman hari Senin (24/05), Bessent menggambarkan sanksi tersebut sebagai "serangan finansial terbesar yang pernah dikerahkan terhadap seorang musuh."
Ia mengatakan Presiden AS Donald Trump telah "melucuti kemampuan militer Iran", menghancurkan hampir 100% pabrik militernya, dan "mengubur program nuklirnya."
"Saat ini kita memasuki masa akhir perang," tambahnya.
Beberapa jam menjelang pengumuman pada Senin (24/08) tersebut, Trump menyebut Iran "benar-benar runtuh" dalam sebuah unggahan di media sosial.
Pada akhir pekan lalu, Presiden Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai "economic D-Day" bagi Teheran. Ia mengancam akan menjatuhkan sanksi yang lebih keras bukan hanya terhadap Iran, melainkan juga kepada negara-negara yang terus berbisnis dengan mereka.
Situasi terkini perang Iran
Perang Asia Barat ini dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan AS melakukan serangan terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Teheran merespons dengan serangan terhadap infrastruktur energi serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk.
Meskipun kedua belah pihak telah menghentikan pemboman, pembicaraan untuk mengakhiri konflik mengalami kebuntuan, sedangkan kendali atas Selat Hormuz tetap menjadi perdebatan utama. Iran telah menutup jalur air yang krusial bagi pengiriman minyak dan gas global, sementara AS mempertahankan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Berdasarkan MoU yang ditandatangani pada Juni 2026,kedua belah pihak memiliki waktu 60 hari untuk menegosiasikan akhir perang dan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Namun, periode tersebut berakhir pada pekan lalu tanpa adanya tanda-tanda kesepakatan.
Sementara itu, panglima militer Pakistan dijadwalkan tiba di Iran pada Senin kemarin sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan diplomatik dalam konflik tersebut.
Pada Selasa (25/08), Menteri Luar Negeri Oman dijadwalkan untuk bertemu dengan mitranya dari Iran guna melanjutkan pembicaraan tentang Selat Hormuz.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Melisa Lolindu & Rizki Nugraha
Simak Video: Disudutkan AS Lewat Sanksi Ekonomi, Iran: Insyaallah Mereka Akan Gagal
