.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran Rakabuming Raka. Kemendikdasmen meminta persidangan gugatan terkait suket Gibran dihentikan.
Pengacara dari pihak Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pada Kamis pagi (12/11/2026), pencabutan suket telah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pencabutan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," paparnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026), dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak Ada Lagi Dasar Hukum bagi Suket Ijazah Gibran
Atas pencabutan ini, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan suket penyetaraan ijazah Gibran yang terbit pada 2019 itu. Pencabutan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," terang Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, persoalan ini telah menyangkut persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurut Yusril, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ungkapnya.
Yusril berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku.
Gugatan Ijazah Penyetaraan Gibran
Sebagai informasi, gugatan dari Subhan Palal mempersoalkan riwayat pendidikan setingkat SMA Gibran saat mendaftar. Dalam hal ini, ada penerbitan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang menyetarakan pendidikan Gibran di sekolah luar negeri.
Namun, dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu. Gugatan yang dimulai pada Agustus 2025 terus berlanjut sampai 2026.
Dalam prosesnya, Subhan sempat menggugat Kemendikdasmen ke PTUN Jakarta karena telah mengeluarkan penyetaraan ijazah Gibran. Namun gugatan ini sempat ditolak pada 21 Mei 2026, tapi akhirnya dibawa ke MA.
Pada Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum. Pada 11-12 November 2026, Kemendikdasmen resmi mencabut suket penyetaraan ijazah Gibran dan menyerahkannya ke PTUN.
