Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran, sekaligus meringankan beban masyarakat. Beras subsidi tersebut akan dipasarkan dengan harga Rp 12.500 per kilogram di Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyediaan beras SPHP menjadi salah satu langkah pemerintah merespons kenaikan harga beras yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah telah memutuskan menyiapkan stok beras subsidi sebanyak 1 juta ton atau setara 1 miliar kilogram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita siapkan juga 1 juta ton atau 1 miliar kilo beras subsidi. Nah, tolong teman-teman ditulis, biar ibu-ibu yang berhak ini hatinya besar, ya, ada harapan," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Menteri Zulhas menyampaikan, beras SPHP akan dijual dengan harga berbeda menyesuaikan wilayah distribusi. Untuk wilayah Pulau Jawa, harga jual ditetapkan Rp 12.500 per kilogram. Sementara di wilayah yang lebih jauh, harga jualnya mencapai Rp 13.100 per kilogram.
Menurut Zulhas, harga beras SPHP tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini harus membeli beras dengan harga lebih tinggi di pasaran. Ia juga menyebut, harga beras di sejumlah pasar bahkan telah mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kilogram.
"Untuk meringankan beban mama rakyat Indonesia agar dapat yang beras harganya naik, itu bisa beli beras SPHP dari Bulog sebanyak 1 juta ton," sebutnya.
Selain menyiapkan beras subsidi, pemerintah juga menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Setiap keluarga akan memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.
Bantuan tersebut diberikan sekaligus sebanyak 30 kilogram per keluarga. Secara nasional, total beras yang disiapkan untuk program bantuan pangan tersebut mendekati 1 juta ton.
Khusus di Desa Krebet, bantuan pangan disalurkan kepada 160 penerima dengan masing-masing memperoleh 30 kilogram beras.
Sementara realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September 2026 di Kabupaten Malang mencapai 99,49 persen dari sekitar 312 ribu penerima.
Zulkifli menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan di tengah kenaikan harga.
Ia juga menambahkan, masyarakat penerima bantuan pangan yang membutuhkan beras dapat mendatangi gudang Bulog dengan membawa kartu penerima bantuan.
"Karena pesan Bapak Presiden, tidak boleh ada rakyat Indonesia kesulitan makan karena tidak punya beras," tegasnya.
Sementara, Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menambahkan, jumlah penerima bantuan pangan (PBP) di wilayahnya mencapai 5 juta kepala keluarga (KK) dengan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 170 ribu ton.
"Kita (Jawa Timur) PBP 5 juta kepala keluarga," ujar Langgeng, terpisah.
Langgeng mengungkapkan, ketersediaan beras yang dimiliki masih cukup banyak, sekitar 1,1 juta ton. Sementara untuk bantuan pangan pemerintah hanya membutuhkan sekitar 170 ribu ton.
"Ketersediaan stok untuk Jawa Timur kita sangat kuat, 1,1 juta ton untuk 18 bulan. Jadi masih sangat kuat," ungkapnya.
Langgeng mengaku distribusi bantuan pangan di wilayah Jawa Timur terbilang cukup lancar. Hanya ada beberapa wilayah karena faktor geografis.
"Kalau wilayah Jawa Timur kan yang agak susah hanya Sumenep dan Bawean Kalau yang lain relatif lancar untuk bisa dijangkau," pungkasnya.























































