.webp)
Ketua Fraksi Utut Adianto mengatakan Fraksi PDIP sepakat mengambil langkah konstitusi, yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP), buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Utut mengatakan seluruh anggota Fraksi PDIP telah menyepakatinya.
Utut mengatakan Fraksi PDIP memiliki anggota sebanyak 110. Dia mengatakan dalam rapat pleno fraksi hari ini, sebanyak 102 anggota hadir dan 8 orang izin sakit.
"Ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," kata Utut di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Fraksi PDIP tak menghitung jumlah anggota yang mengusulkan HMP. Namun seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah tersebut.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," ujarnya.
Utut mengatakan pertimbangan Fraksi PDIP merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dia mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum tersebut akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR.
Utut mengatakan Fraksi PDIP akan menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR. Hal itu, agar dapat segera dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera," ujarnya.
Namun Utut belum memastikan kapan keputusan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dia menyebut hal itu berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif.
"Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," sambungnya.
Lebih lanjut, Utut juga menanggapi rencana Gibran yang akan fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menegaskan PDIP tidak akan menghalangi hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum.
"Ya sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Oke, semuanya ya. Itu ya, poinnya itu ya. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambilkan Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," tuturnya.
Gibran Mau Melawan di PTUN
Gibran sebelumnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran menyampaikan Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Gibran menyatakan bakal terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.
Tonton juga video "Fraksi PDIP Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran"
(amw/dwr)
