Video seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, yang terbaring lemas dengan kondisi persendian kaki membengkak parah viral di media sosial.
Dalam rekaman video yang beredar luas tersebut, korban tampak merintih kesakitan saat dibantu keluarganya untuk sekadar mengubah posisi duduk di atas ranjang.
Diketahui, remaja berinisial AI (12) tersebut diduga menjadi korban tindak kekerasan fisik oleh rekan-rekannya di lingkungan sekolah hingga mengalami cedera parah pada bagian persendian dan tulang ekor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi, pihak kepolisian menyebut perkara tersebut sudah dalam proses penanganan intensif di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi.
Dijelaskan, peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa siang, 29 September lalu, di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea.
Korban diduga mendapatkan kekerasan fisik saat jam istirahat menjelang pelaksanaan ibadah salat zuhur. Akibat insiden benturan dan tendangan di bagian pinggul serta sendi kaki tersebut, korban mengalami luka patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut hingga tidak dapat berjalan.
Pihak keluarga korban kemudian resmi membuat laporan polisi pada pertengahan Oktober lalu setelah mengetahui penyebab sakit yang dialami anaknya.
Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Firman Riyadul Jannah menegaskan bahwa kepolisian telah mengambil langkah terukur sejak laporan awal diterima. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, penyidik segera menentukan status hukum terhadap empat orang terduga pelaku anak.
"Untuk penanganan kasus tersebut laporan polisinya sudah masuk sejak Oktober lalu dengan pelapor dari pihak keluarga korban. Tim penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah," kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
"Pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua serta dinas terkait. Di minggu ini rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH," sambungnya.
Firman meluruskan bahwa proses penuntasan berkas membutuhkan ketelitian tinggi demi menyusun konstruksi hukum secara komprehensif. Selain harus menunggu stabilitas kondisi fisik korban pascadirawat di rumah sakit, tim penyidik juga sempat menyesuaikan agenda pemanggilan saksi penting dari pihak manajemen sekolah.
"Penyidik harus melengkapi keterangan seluruh saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan komprehensif agar alat buktinya kuat dan jelas," jelas Firman.
Mengingat seluruh pihak yang terlibat berstatus anak di bawah umur, kepolisian mengedepankan asas kehati-hatian tinggi dan mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak serta Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam penanganan perkara ini, Polres Sukabumi turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan.
"Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penerapan hukumnya mengacu pada sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak sehingga perlakuannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum orang dewasa. Semua hak anak wajib dijaga dan dilindungi selama proses berlangsung," tegas Firman.
Penanganan perkara ini dilakukan atas instruksi langsung Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi guna memastikan penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan.
"Sesuai arahan langsung dari Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, jajaran penyidik diperintahkan untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Beliau menginstruksikan agar proses hukum ditegakkan secara lurus guna memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga, namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak dan mekanisme hukum peradilan anak yang sangat ketat," pungkas Firman.























































