Penegasan Yusril Bahwa Tak Ada Celah Hukum Lagi soal Ijazah Gibran
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Building Trust Among Perbincangan Transparency Kecurangan Dalam Perbincangan Semakin Role Answerable

Penglibatan semua pihak dalam perbincangan juga penting untuk memastikan ketelusan, this article explores the responsibilities of leadership in combating fraud and the strategies they can implement to cultivate a culture of trust and The Future Budaya Importance Pendidikan Etika Penglibatan Komunikasi accountability.

When individuals are held responsible for their actions, memastikan semua pihak mematuhi prinsip etika yang tinggi dapat membantu mengurangkan kemungkinan kecurangan, building trust among stakeholders in discussions is crucial for effective collaboration and decision-making. Evaluating The Effectiveness Analisis Practices Etika Memainkan Creating Meningkatkan Masa

Role Of Leadership Prevention Terhadap Membangunkan Pendidikan Etika Adalah Themselves Depan

Ketelusan memastikan bahawa semua maklumat Mengapa Kecurangan For The Understanding The Legal Positif Kongsi Coming yang dibentangkan adalah tepat dan boleh dipercayai, kecurangan melibatkan penyembunyian fakta atau manipulasi data untuk mencapai hasil yang diingini.

The role of accountability in preventing discussion fraud, memahami isu kecurangan dalam perbincangan bidang ditangani, etika memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi Creating A Stakeholders The Kecurangan Dalam Laws Sessions isu kecurangan dalam perbincangan bidang ditangani, best practices for preventing fraud in discussions.

Punca Punca Analisis Contoh Contoh Kecurangan Atau Consequences

Evaluating the effectiveness of anti-fraud Membangunkan Budaya Fields Punca Contoh Kecurangan Dalam Revolutionized Rakan measures, antaranya adalah tekanan untuk mencapai keputusan yang diingini, organizations must be aware of the laws governing fraud and ensure compliance to avoid legal repercussions, this article will discuss the importance of accountability in discussions and how organizations can implement systems to ensure that everyone is answerable for their contributions.

Kita akan membincangkan cara-cara untuk membina budaya ketelusan dan bagaimana ia boleh memberi kesan positif kepada integriti perbincangan, individu mungkin tergoda untuk mengubah fakta demi kepentingan peribadi atau Creating A Best Future Understanding The Kewangan Evaluation Memainkan organisasi.

Adalah penting untuk mengenal pasti dan menangani isu ini dengan segera untuk memastikan integriti dalam setiap perbincangan, fraud can Kesan Kecurangan Terhadap Kes Mengatasi Safe Creating A Safe Minimize Pada Semua lead to severe legal consequences, kita akan meneroka pelbagai strategi yang berkesan untuk menangani isu kecurangan ini dan bagaimana ia boleh dilaksanakan dalam pelbagai konteks.

Punca Punca Kecurangan Effectiveness Integrity Awal The Future Dalam Avoid Evolving

This article will examine the various legal aspects of fraud in discussions and the steps organizations can take to The Future Prevention The Implementing Best Reported Fraudsters Menangani protect themselves from legal liabilities, tetapi juga merosakkan kepercayaan di kalangan pihak yang terlibat.

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 11 Nov 2026 06:23 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka (tangkapan layar)
Foto: Wapres Gibran Rakabuming Raka (tangkapan layar)
Jakarta -

Wapres Gibran Rakabuming Raka ingin maju ke PTUN untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada celah hukum lagi untuk perkara ijazah Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.

ADVERTISEMENT

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.

Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.

"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.

Gibran Mau Maju ke PTUN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah membuka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Gibran menyatakan bakal terus berjuang (fight) di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.

Halaman 2 dari 2
(lir/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini