.webp)
Setelah gugatan mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), pihak penggugat berencana membawa persoalan tersebut ke DPR untuk mendorong proses pemakzulan atau impeachment. Menanggapi rencana itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak terkait menempuh jalur yang tersedia sesuai aturan.
"Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Kamis (8/10/2026).
Menurut Jokowi, tidak ada masalah apabila pihak penggugat ingin melanjutkan langkah tersebut selama dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira itu. Nggak ada masalah," ujarnya.
Jokowi juga ditanya mengenai kemungkinan Gibran tidak dapat mencalonkan diri dalam Pilpres maupun Pilkada 2029 apabila tidak memiliki Paket C. Menurutnya, keputusan terkait persyaratan tersebut merupakan kewenangan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Ya, semuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. KPU ada, kita punya Bawaslu, semuanya ada. Semuanya ada mekanismenya dan semuanya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu," terangnya.
Saat ditanya apakah dirinya masih mendukung kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029, Jokowi tidak memberikan jawaban secara tegas seperti sebelumnya.
Jokowi menyebut pelaksanaan Pemilu 2029 masih cukup lama sehingga dirinya memilih tidak banyak berkomentar mengenai kemungkinan pasangan tersebut.
"Pemilu masih jauh," ujarnya.
