.webp)
Puluhan karya seni dipamerkan dalam kegiatan Aksi Simbolis dan Panggung Rakyat di Monumen Puputan Badung, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, kegiatan ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyampaikan aspirasi dan merespons situasi politik melalui ekspresi seni.
Salah satu anggota Serikat Pekerja Seni (SPASI), Made Candra, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari kegelisahan seniman terhadap situasi politik saat ini. Menurutnya, Bali kerap dipandang sebagai daerah yang apolitis. Padahal, berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana Bali kemudian senimannya merespons gejala politik hari ini, karena kita melihat bagaimana Bali hari ini dipandang begitu apolitis. Tapi apakah kita menyetujui itu? Apakah kita cuma diam saja? Apakah politik itu sesuatu yang salah?" ujar Candra saat ditemui detikBali di lokasi.
Ia mencontohkan, aktivitas sederhana seperti berkendara pun turut dipengaruhi kebijakan politik. Karena itu, menurutnya, seniman juga memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan kritik melalui medium seni.
Candra menyebut keterlibatan seniman dalam kegiatan ini berlangsung secara organik. Awalnya, kegiatan digagas oleh sejumlah anggota SPASI. Setelah membuka undangan terbuka, ajakan tersebut lantas mendapat respons dari seniman di luar komunitas yang kemudian ikut berpartisipasi.
"Organik aja sih. Kalau terlibat akhirnya karena dia dari teman-teman yang dari SPASI, kemudian direspons oleh orang-orang yang di luar juga, karena kemudian kita melakukan open call dan open call itu juga organik akhirnya orang datang," jelasnya.
Tak kurang dari 30 karya akhirnya ditampilkan dalam kegiatan bertajuk Aksi Simbolis dan Panggung Rakyat tersebut. Beragam poster berisi kritik dan pesan sosial menghiasi area monumen. Para peserta diberi kebebasan mengekspresikan gagasan melalui karya visual maupun pertunjukan performance art.
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 Wita itu mulai ramai didatangi massa sekitar pukul 15.00 Wita. Jumlah peserta terus bertambah hingga sore hari. Mereka tampak menyimak orasi sembari mengamati poster-poster yang dipajang. Suasana juga diisi pertunjukan seni dan penampilan disk jockey (DJ).
Selain menjadi ruang ekspresi seni, aksi tersebut turut membawa 15 tuntutan yang terdiri atas tuntutan nasional dan lokal. Dalam tuntutan lokal, peserta menyoroti transparansi pemerintah dalam penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak banjir, serta pertanggungjawaban atas upaya mitigasi.
Mereka juga meminta evaluasi program beautifikasi agar pembangunan lebih mengutamakan infrastruktur mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat. Persoalan tata ruang dan alih fungsi lahan, kemudahan akses transportasi umum, transparansi pengelolaan dana pungutan wisatawan asing, hingga perlindungan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Bali turut menjadi perhatian.
Sementara tuntutan nasional, para peserta menuntut permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto atas berbagai persoalan selama dua tahun masa pemerintahannya, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menghentikan kebijakan perpajakan yang tidak adil.
Mereka juga mendesak penghentian ekosida, penyelamatan ruang hidup, penghentian pemborosan APBN melalui evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopdes), serta penghentian militerisasi ruang sipil. Selain itu, tuntutan mencakup pengusutan tuntas kasus pelanggaran HAM, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, dan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.
