.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Keharaman ini juga berlaku bagi pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan vape.
Ketetapan hukum vape ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang diteken di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026. Fatwa mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
Kenapa Vape Haram?
Menurut fatwa MUI, vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkoba dan memproduksi atau memperjualbelikan vape juga dihukumi haram.
MUI memberikan rekomendasi kepada sejumlah pemangku kepentingan menyusul keharaman vape. Kepada presiden dan DPR, MUI minta segera menyusun regulasi tentang larangan vape serta sanksinya untuk memberikan perlindungan masyarakat.
"Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan," demikian bunyi rekomendasi poin kedua.
MUI juga minta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal.
Segala bentuk penyalahgunaan vape baik untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika, menurut MUI, harus ditindak tegas. MUI menyarankan BPOM dan BNN serta aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
Hukum Vape Menurut Muhammadiyah dan NU
Jauh sebelum MUI mengharamkan vape, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa keharaman rokok elektrik menyusul tren penggunaan vape di kalangan anak-anak dan remaja. Fatwa ini dikeluarkan pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta.
Dokumen fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette itu mempertegas fatwa sebelumnya tentang hukum merokok. Muhammadiyah memutuskan menggunakan rokok elektrik hukumnya haram seperti rokok konvensional karena termasuk perbuatan khabā'iṡ (merusak/membahayakan).
Penggunaan rokok elektrik juga dinilai membahayakan diri dan orang lain karena paparan uapnya sebagaimana disepakati para ahli medis dan akademisi. Sama halnya dengan rokok konvensional, rokok elektrik mengandung zat adikif dan unsur racun yang membahayakan. Dampak buruknya bisa dirasakan jangka pendek dan panjang.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) belum melakukan kajian mendalam secara khusus terkait rokok elektrik atau produk tembakau alternatif lainnya dalam forum-forum resmi organisasi, seperti dilansir NU Online.
Adapun terkait hukum merokok, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dalam forum yang digelar di Jakarta pada 23-24 Februari 2011 menyatakan rokok hukumnya mubah atau hanya sampai taraf makruh sesuai kondisi tertentu.
Setidaknya ada tiga klasifikasi hukum dalam hal ini. Pertama, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok tidak mengandung kemudaratan. Selain itu, rokok bukan benda yang memabukkan.
Kedua, merokok menjadi makruh karena rokok bisa saja membawa mudarat tetapi relatif kecil. Sehingga, menurut NU, tidak efektif apabila disebut haram.
Ketiga, merokok baru dianggap haram apabila rokok telah divonis memiliki banyak mudarat. Ketika mengacu hasil penelitian kesehatan, rokok disebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam (jantung, paru-paru, dan kanker).
