.webp)
Dosen, guru, hingga tenaga kependidikan (tendik) di DKI Jakarta bisa bebas pokok Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ketentuan pembebasan tersebut tertuang melalui Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
"Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok PBB-P2 bagi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria. Nah, buat Bapak/Ibu yang ingin mengajukan fasilitas ini, yuk, kenali ketentuan dan siapkan dokumen persyaratannya terlebih dahulu," tulis Badan Pendapatan Daerah melalui akun Instagram @humaspajakjakarta, dikutip Senin (9/11/2026).
Simak ketentuan pembebasan pokok PBB-P2 untuk guru hingga dosen dan tendik!
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan Bebas Pokok PBB-P2
Pembebasan pokok PBB-P2 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak untuk objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh:
Guru dan tenaga kependidikan (tendik) tetap/penuh waktu di satuan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan, baik yang statusnya PNS ataupun non-PNS, termasuk juga pensiunannya.
Dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi tetap/penuh waktu, baik yang statusnya PNS ataupun non-PNS, termasuk pensiunannya.
Aturan
1. Pajak Belum Dilunasi
Pajak terutang atau pajak yang wajib dibayar dalam surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembebasan belum dilunasi.
2. Tidak Wajib Bebas Tunggakan
Permohonan tidak mensyaratkan wajib pajak bebas dari tunggakan pajak daerah.
3. Periode Pembebasan
Untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak.
4. Khusus Objek yang Disita
Untuk objek PBB-P2 yang disita instansi pemerintah dan terdapat tunggakan, maka pembebasan berlaku sejak tahun pajak dilakukan penyitaan sampai:
- Ditetapkannya pemenang lelang
- Objek dikembaliken ke pemiliknya, atau
- Objek ditetapkan sebagai barang milik negara. Penentuan mengikuti keadaan objek PBB-P2 pada 1 Januari.
Dokumen yang Dibutuhkan
1. Dokumen Pengangkatan
Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tendik atau dosen dan tendik lingkungan perguruan tinggi.
2. Surat Keterangan dari Tempat Kerja
Fotokopi surat keterangan, pernyataan, atau sejenisnya dari pimpinan tempat kerja sebagaimana format yang ditetapkan Kepala Bapenda.
3. Dokumen Pensiunan Non-PNS
Surat keterangan, pernyataan, atau sejenisnya yang menyebutkan bahwa pemohon merupakan pensiunan guru, dosen, atau tenaga kependidikan non-PNS.
4. Dokumen Hubungan Perkawinan
Fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lain yang dapat memperlihatkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan wajib pajak, jika diajukan oleh istri atau suaminya.
Setelah dokumen-dokumen di atas lengkap, maka pengajuan permohonan bebas pokok PBB-P2 dapat diajukan melalui pajakonline.jakarta.go.id.
