.webp)
Pemerintah menggunakan menggunakan aturan baru dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Menyikapi hal ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam berharap penetapan UMP 2027 mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pengangguran di suatu daerah.
Pasalnya kata Bob, tingginya upah minimum tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
"Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan. Jadi enggak mungkin lah kalau misalnya pengangguran besar, terus upah minimumnya juga paling besar," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, ada daerah yang memiliki UMP tinggi, tetapi angka penganggurannya juga tinggi. Menurut Bob, kondisi ini tidak ideal karena biaya tenaga kerja yang tinggi bisa membuat perusahaan memilih pindah ke daerah lain.
"Nah hal seperti ini yang harus kita hindari gitu loh. Jangan sampai upahnya besar tapi employmentnya tidak tercipta gitu loh. Jadi apa yang dilindungi gitu loh," terangnya.
Saat ditanya soal apakah pengusaha sudah dilibatkan dan sejauh mana pembahasan UMP, Bob tidak menjawab lebih jauh. Hal ini karena Dewan Pengupahan Nasional yang sebelumnya dibubarkan juga belum dibentuk kembali. Ia mengatakan, dewan ini akan dibentuk kembali untuk membahas besaran UMP tahun depan.
Ia pun meminta untuk bertanya kepada Menteri Ketenagakerjaan soal UMP tahun depan.
"Nah enggak tahu, makanya harus tanya sama Pak Menteri, jangan tanya sama saya," katanya.
Ketika ditanya terkait soal adanya usulan dari masyarakat di media sosial terkait upah minimum nasional, Bob tidak secara langsung mengiyakan usulan tersebut. Adapun usulan ini terjadi karena adanya perbedaan upah antara Jakarta dan Yogyakarta, namun biaya hidupnya tak jauh beda.
Menurutnya, penetapan upah dapat dilakukan dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik daerahnya. Hal ini mengacu pada penetapan upah di berbagai negara.
"Kita berkaca di negara lain aja. Di negara lain tuh selalu upah itu dikategorikan ada A, B, C gitu loh. A itu kota-kota besar. Biasanya kan cost of livingnya mirip-mirip lah. B itu yang kota yang lebih kecil lagi.C kota yang pendukung gitu loh. Jadi tetap aja ada tapi cross. Sesama kategori gitu loh. Jadi kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, Medan itu mungkin sama ya satu kelompok. Terus kota yang lebih kecil lagi satu kelompok lagi. Jadi seperti itu gitu. Kita udah pernah usulin gitu nih," jelas Bob.
(hns/hns)
