.webp)
Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan mengaktifkan kembali Desa Mandiri Peduli Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko mengatakan sejumlah daerah sebelumnya telah memiliki praktik baik dalam upaya restorasi gambut, salah satunya melalui pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah. Namun, operasional tim tersebut mengalami kendala setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tidak lagi ada, termasuk terkait pembiayaan.
"Untuk daerah, tadi ada beberapa hal yang disampaikan ada praktek-praktek bagus, misalnya ada Tim Restorasi Gambut Daerah. Lalu, karena ini bentuknya tim di bawah Gubernur, dan ketika Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sudah tidak ada, ini operasionalnya juga agak terganggu, termasuk di dalamnya nanti, dalam keuangannya dan lain sebagainya," ucapnya, Kamis (29/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPGMN akan mengonsolidasikan kembali upaya restorasi gambut bersama Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di daerah.
"Maka untuk daerah, nanti akan kita konsolidasikan lagi dengan arahan Pak Gubernur, dengan teman-teman yang ada di daerah Dinas LHK, untuk sama-sama kembali mengaktifkan desa-desa yang dulu kita namakan sebagai Desa Mandiri Peduli Gambut, dan jumlahnya sekarang akan menjadi lebih masif, direvitalisasi kembali," sambungnya.
Satyawan menjelaskan, pencegahan karhutla perlu dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang perlindungan gambut. Selain edukasi, masyarakat juga perlu memiliki alternatif sumber ekonomi dan mendapatkan insentif dari pemerintah agar tidak membakar lahan gambut.
"Sehingga kebakaran yang terjadi itu bisa dihindarkan kalau masyarakat desa sudah teredukasi dengan baik, sudah memiliki alternatif ekonomi, dan juga ada insentif yang diberikan oleh pemerintah agar mereka tidak membakar gambut," ucapnya.
Selain mengaktifkan kembali program di desa, BPGMN juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan pemegang konsesi menjalankan pengawasan dan pengelolaan air di kawasan gambut sesuai ketentuan.
"Dan tentu saja dengan daerah ada koordinasi, misalnya terkait dengan konsesi-konsesi yang ada di daerah, agar mereka juga patuh dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen air ya. Jangan sampai terjadi defisit air di musim kemarau," ungkapnya.
