.webp)
Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah resmi terbit. Beleid tersebut mengatur berbagai hak pekerja, mulai dari cuti tahunan, cuti bersama, hingga cuti melahirkan.
Dalam aturan terbaru, ditetapkan bahwa cuti bersama kini tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Dalam aturan sebelumnya, cuti bersama akan mengurangi cuti tahunan.
Ketentuan terbaru tertuang dalam pasal 118 ayat 6 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. UU ini juga mengatur hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," bunyi pasal 118 ayat 6, dikutip detikcom Senin (9/11/2026).
UU yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 itu juga mengatur hak pekerja memperoleh istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan.
Sementara itu, pasal 120 mengatur pekerja perempuan yang mengalami sakit saat haid dan memberitahukan kepada pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama dua hari selama masa haid.
Untuk cuti melahirkan, pasal 121 memberikan hak paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan apabila terdapat kondisi khusus berdasarkan surat keterangan dokter. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan.
"Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 (satu koma lima) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan," bunyi pasal 121 ayat 4.
Berdasarkan pasal 123, pekerja perempuan tetap menerima upah penuh selama tiga bulan pertama cuti melahirkan. Apabila mendapat perpanjangan karena kondisi khusus, upah dibayarkan penuh pada bulan keempat dan sebesar 75% pada bulan kelima serta keenam.
Adapun pasal 124 mengatur hak cuti bagi pekerja untuk mendampingi istri melahirkan selama dua hari, yang dapat ditambah paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Jika istri mengalami keguguran, pekerja berhak mendapatkan cuti pendampingan selama dua hari.
(acd/acd)
