.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelas menengah juga mendapatkan insentif dari pemerintah. Insentif tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP).
Airlangga mengatakan insentif ini akan diberikan kepada 13 juta pekerja sektor formal dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
"Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, bagi para pekerja dengan penghasilan lebih rendah, pemerintah juga memberikan insentif berupa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan total Rp 900.000 diperuntukkan untuk para pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," tambah Airlangga.
Saat ditanya mengenai kepastian pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) seperti Jakarta mendapatkan BSU, Airlangga memastikan acuannya tetap berdasarkan batasan nominal gaji yang telah ditetapkan.
"Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih ditukarkan di Kemenaker," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan saat ini proses finalisasi data BSU masih berada di Kementerian Keuangan. Pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan proses validasi serta verifikasi data secara ketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa," tuturnya.
(acd/acd)
