.webp)
Kebijakan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (mapel) wajib bagi murid kelas 3 SD segera dilaksanakan pada 2027. Dalam persiapannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan peningkatan kompetensi guru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menyebut peningkatan kompetensi ini hadir dalam program bantuan pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI). PKGSD MBI berbentuk kursus singkat selama 10 hari bagi guru kelas 3 SD.
Dalam melaksanakan pelatihan, Nunuk menyatakan pihaknya ikut melibatkan perguruan tinggi yang memiliki prodi pendidikan bahasa Inggris. Dari 107 kampus yang ada, 101 perguruan tinggi bersedia ambil peran dalam pelaksanaan PKGSD MBI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini melibatkan semua perguruan tinggi yang memiliki prodi bahasa Inggris, baik negeri maupun swasta," tuturnya dalam acara Koordinasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI) di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Tercatat, program ini akan menjangkau hampir 60 ribu sekolah atau tepatnya 58.482 sekolah yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Setiap sekolah akan mengirimkan satu guru, sehingga 58.482 guru kelas 3 SD akan mengikuti PKGSD MBI.
"Dan nanti kami juga sudah menyiapkan 3.002 kelas pelatihan," jelas Nunuk lagi.
Kursus Singkat 10 Hari
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PKGSD MBI, Nunuk menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pementasan sekolah sasaran dan pembagian wilayah pelaksanaan kampus yang terlibat. Setidaknya ada empat peran perguruan tinggi dalam PKGSD MBI, yaitu:
- Pengelolaan bantuan pemerintah
- Penyiapan fasilitator dan sumber daya pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan
- Penyusunan laporan pelaksanaan
- Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
"Melalui pembagian peran ini dan koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap menjaga kualitas pelatihan," jelas Nunuk.
Seperti kursus singkat, pelatihan akan berlangsung selama 10 hari dengan total 80 jam pelajaran, yang terdiri dari tatap muka dan pelatihan mandiri. Pelatihan tatap muka bisa membantu guru untuk memperkuat pemahaman materi, menyusun perangkat pembelajaran, melakukan praktik, hingga mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Pertemuan tatap muka dilakukan dengan skema kampus yang datang ke sekolah atau wilayah-wilayah sasaran. Pendekatan ini diharapkan agar pelatihan lebih mudah dijangkau guru dan mereka tidak meninggalkan murid.
"Bukan mengirim guru ke sekolah, tapi para pengajar itu datang ke lokasi karena supaya guru-guru tetap bisa mengajar jam pertama, kedua, ketiga setelah itu boleh mulai pelatihan. Jadi esensinya meskipun pelatihan guru, mereka tidak meninggalkan siswanya," sampai Nunuk.
Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota di provinsi, kabupaten/kota yang terlibat. Nantinya, perguruan tinggi dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta memanfaatkan fasilitator dan alumni PKGSD-MBI yang telah disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, Nunuk berharap pelibatan kampus dapat memperluas jangkauan pelatihan sekaligus mengoptimalkan kapasitas akademik, keilmuwan, dan sumber daya manusia yang dimiliki perguruan tinggi.
"Kami berharap kerja sama ini tidak hanya mendukung terlaksananya pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendampingan kepada guru sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat," ucapnya.
