.webp)
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana merilis data realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di seluruh Aceh. Lima daerah tercatat realisasi di bawah 5 persen bahkan tiga di antaranya masih 0 persen.
Dikutip detikSumut dari unggahan Instagram Satgas PRR, Rabu (30/9/2026), anggaran TKD tambahan di Aceh Rp 1,97 triliun dengan realisasi Rp 518 miliar atau 26,33 persen per 25 September 2026. 14 daerah tercatat realisasi di atas 15 persen, 3 daerah tingkat realisi 5-15 persen dan sisanya di bawah 5 persen.
Tiga daerah yang masih tercatat 0 realisasi TKD adalah Kabupaten Simeulue dengan anggaran Rp 0,91 miliar, Bireuen dengan anggaran Rp 33,1 miliar dan Pidie Jaya dengan anggaran 27,9 miliar. Dua daerah terakhir termasuk parah dilanda bencana akhir November 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara realisasi TKD di Aceh Tengah baru 4,37 persen dengan anggaran Rp 28,7 miliar, Nagan Raya persentase realisasinya 2,88 persen dengan anggaran 31,8 miliar dan Aceh Utara 2,55 persen dengan anggaran Rp 33,4 miliar. Diketahui, Aceh Utara dan Aceh Tengah termasuk daerah terparah diterjang bencana.
Daerah yang mencatat realisasi TKD tertinggi adalah Aceh Selatan sebesar 63,91 persen dari anggaran Rp 51,6 miliar, Pidie sebesar 62,82 persen dari anggaran Rp 1,3 miliar dan Aceh Barat sebesar 37,23 persen dari anggaran Rp 69,2 miliar.
"Satgas PRR dorong percepatan pemanfaatan anggaran agar dukungan pemulihan pascabencana segera dirasakan penyintas," tulis akun itu.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) memacu serapan penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Hingga akhir pekan lalu, realisasi tambahan TKD baru Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun untuk pemulihan pasca bencana akhir November 2025.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Mualem karena tambahan TKD diarahkan untuk mendukung penanganan dampak dan kebutuhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
"Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana," kata Nurlis dalam keterangannya, Selasa (22/9).
