.webp)
Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kawasan hutan dari berbagai bentuk ancaman kerusakan butuh komitmen, ketegasan, serta langkah nyata. Untuk itu, Polresta Pekanbaru terus memperkuat upaya pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berpotensi merusak lingkungan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemasangan plang peringatan penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Termasuk kegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan, yang dipimpin langsung Kapolresta Pekanbaru, Kombes Ronny Riantoko Eppang.
Pemasangan plang dilakukan polisi di Jalan Arjuna, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru. Sejumlah instansi mulai dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi, Sekda Zulhemi Arifin hingga Kepala Dinas LHK Pekanbaru Reza Aulia Putra hadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehadiran kami ini menjadi wujud nyata sinergitas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan," kata Kombes Ronny, Rabu (4/11/2026).
Sebelum pemasangan plang dilaksanakan, Kapolresta Pekanbaru bersama rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap lahan di sekitar lokasi. Setelah itu, rombongan bersama-sama memasang dan mendirikan plang peringatan penegakan hukum.
Zulhelmi Arifin yang hadir menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap langkah tegas Polresta Pekanbaru. Khususnya dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan karhutla.
"Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung langkah-langkah penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu ini sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ami tersebut.
Pemasangan plang peringatan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar penanda atau pemberitahuan di suatu lokasi. Langkah ini merupakan bentuk peringatan kepada masyarakat agar senantiasa menghormati ketentuan hukum, khususnya terkait perlindungan kawasan hutan hingga tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas perkebunan tanpa izin yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Dalam konteks penegakan hukum, langkah pencegahan dan pengawasan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan tindak pidana lingkungan. Sebab, kerusakan hutan dan kebakaran lahan bukan hanya persoalan hilangnya vegetasi atau berubahnya kondisi suatu kawasan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
Kapolresta kembali mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat memicu kabut asap yang mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas pendidikan dan perekonomian, merusak ekosistem, serta mengancam keberlangsungan kehidupan berbagai makhluk hidup. Sementara itu, aktivitas perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berpotensi mengganggu fungsi kawasan dan keseimbangan lingkungan apabila dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, upaya menjaga lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Diperlukan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, menghormati kawasan hutan, serta menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan.
Sebab, lingkungan yang lestari merupakan sumber kehidupan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
"Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan upaya tersebut. Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polresta Pekanbaru, didukung keterlibatan perangkat daerah terkait, menjadi gambaran bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kesamaan komitmen dan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan," kata Ronny lagi.
Melalui kegiatan ini, Polresta Pekanbaru kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini juga mengambil bagian dalam melindungi kelestarian lingkungan melalui langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
