.webp)
Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyambut Munas FKPPI yang akan digelar pada 3-5 Desember 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, mendatang. Munas itu menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, regenerasi kepemimpinan, serta arah perjuangan organisasi.
Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo memberikan dukungan penuh kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sebagai ketua umum Ketua Umum FKPPI periode 2026-2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat (aklamasi) karena telah memperoleh dukungan dari 34 ketua pengurus daerah (PD) dan tiga organisasi pendukung.
"FKPPI adalah rumah besar keluarga pejuang, keluarga besar TNI-Polri, dan kader kebangsaan. Karena itu, Munas harus menjadi ruang persatuan, bukan arena perpecahan. Siapa pun yang mendapat mandat harus lahir dari mekanisme organisasi yang sah, terbuka, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan besar FKPPI serta bangsa Indonesia," ujar Bamsoet dalam pertemuan silahturahmi bersama Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo di Jakarta, Jumat (6/11/26).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menilai dukungan Pontjo Sutowo terhadap kepemimpinan Titiek Soeharto dalam munas nanti menunjukkan kedewasaan organisasi dan semangat keberlanjutan.
"Musyawarah mufakat adalah tradisi luhur bangsa sekaligus karakter organisasi kita. Bila seluruh peserta memiliki pandangan yang sama untuk aklamasi dan formatur tunggal? maka hal itu harus dipahami sebagai wujud persatuan, bukan sekadar prosedur pemilihan," tegas Bamsoet.
Bamsoet juga mendukung gagasan Ketua Umum Pontjo Sutowo agar Munas FKPPI 2026 nanti menetapkan Garis-garis Besar Haluan Perjuangan FKPPI atau GBHP sebagai pedoman jangka panjang organisasi. GBHP diperlukan agar arah perjuangan FKPPI tetap konsisten, lintas generasi, dan tidak berubah-ubah setiap terjadi pergantian kepemimpinan.
"FKPPI harus memiliki haluan perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP harus menjadi kompas yang memastikan siapa pun yang memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa," katanya.
Menurutnya, kebutuhan terhadap GBHP semakin mendesak karena tantangan kebangsaan terus berkembang. Ancaman terhadap ketahanan nasional kini tidak hanya terkait keamanan fisik, tetapi juga polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, disinformasi digital, ketergantungan ekonomi, percepatan teknologi, serta kompetisi geopolitik dan geoekonomi global.
"Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa yang sedang memimpin. Organisasi besar harus mempunyai garis perjuangan yang lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya harus mempunyai pijakan yang kokoh," jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, GBHP dapat menjadi dasar penyusunan agenda jangka panjang FKPPI untuk 10 hingga 20 tahun, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program kerja nasional, daerah, cabang, hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Setiap kepengurusan harus mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang dapat diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Bamsoet.
GBHP, lanjut Bamsoet, harus mempertegas jati diri FKPPI sebagai organisasi bela negara, kader kebangsaan, dan rumah bersama generasi penerus keluarga besar TNI-Polri. FKPPI harus hadir menjaga persatuan nasional, mencetak pemimpin berkarakter, memperkuat kesejahteraan rakyat, mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, serta membangun literasi digital untuk melawan hoaks dan disinformasi.
"Bela negara hari ini jauh lebih luas. Generasi muda dapat membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, serta ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi Generasi Milenial dan Gen-Z yang merupakan kekuatan besar kader organisasi," ujar Bamsoet.
