.webp)
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan, wanita inisial TW (74) dan putranya, Wakil Direktur inisial BM (34), ditahan Kejaksaan dalam kasus korupsi klaim BPJS fiktif senilai Rp 22,1 miliar. RSU Padma Lalita sudah mangkrak bertahun-tahun, begini kondisinya.
RSU Padma Lalita berada di Jalan Klangon Km 1 Muntilan, masuk wilayah Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di pintu masuknya terdapat tulisan RSU Padma Lalita: IDG, Radiologi, USG, Poli Spesialis, dan Rawat Inap.
Pantauan detikJateng, Rabu (4/11), RSU tersebut tampak sepi. Bangunannya tampak sudah rusak, tanpa atap, dan terlihat sejumlah coretan dari cat semprot di dindingnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada dinding yang bertulisan Poli Spesialis juga terdapat spanduk kain bertulisan 'tanah dan bangunan ini masih berperkara di Pengadilan Niaga Semarang'. Halamannya ditumbuhi tanaman liar.
"(Rumah sakit tutup sejak kapan) Pokoknya bulan puasa besok (tahun 2027) pas genap 4 tahun tutup. Dulu rumah sakit sepi. Jadi ada rumah sakit atau tidak nggak berpengaruh pada jualan saya," kata Gino (55) penjual bakmi di seberang RSU Padma Lalita saat ditemui detikJateng, Rabu (4/11/2026).
"Tidak berpengaruh (pada jualan saya) karena sepi (rumah sakitnya). Bangunan luas sampai belakang. Pasien jarang," sambungnya.
Menurut Sekretaris Desa Pucungrejo, Muh Yulianto, RSU Padma Lalita saat masih beroperasi terbilang ramai.
"Banyak diminati warga, apalagi setelah menjalin kerja sama dengan BPJS. Pemdes tidak tahu kok lama-lama redup, pailit akhirnya permasalahan itu," kata Yulianto saat dihubungi detikJateng.
Saat RSU Padma Lalita mulai bermasalah, kata Yulianto, ada berbagai pihak yang melapor kepada Pemdes.
"(Laporan) Soal jual beli rumah secara pribadi, tapi tidak bisa diselesaikan. Terus ada permasalahan dengan BMT juga dibeli oleh Padma Lalita, tapi tidak selesai (tidak lunas pembayarannya)," ujarnya.
"Tahu-tahu kok ada masalah dengan BPJS, Kejaksaan. Sebenarnya dulu (Padma Lalita) bagus kerja sama dengan Pemdes," imbuh Yulianto.
Disinggung soal pengobatan gratis, Yulianto mengatakan Pemdes menyambut baik program itu.
"Programnya bagus, komunikasi dengan kami bagus. Nggak tahu (soal kasus hukumnya)," pungkasnya.
Kejaksaan Sita Sejumlah Dokumen
Ditemui terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, Ferdi Ferdian, mengatakan pihaknya telah menyita beberapa dokumen dari tempat kontrakan tersangka BM.
"Dari beberapa alat bukti kami sita beberapa dokumen yang diperoleh di tempat kontrakan BM. Ada juga alat komunikasi (tersangka)," ujar Ferdi, Rabu (4/11/2026).
"Sudah kami sita beberapa dokumen sebagai pendukung untuk pembuktian. Termasuk beberapa barang berharga milik BM, ada jam tangan," sambungnya.
Ferdi mengatakan, dalam kasus ini Kejaksaan telah memintai keterangan pasien, BPJS, pihak rumah sakit, dan pihak-pihak terkait. Termasuk juga saksi ahli pidana dan BPK RI.
Modus Phantom Billing
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang menahan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan, TW (74) dan Wakil Direktur BM (34) dalam dugaan korupsi klaim palsu senilai Rp 22,1 miliar. Kejaksaan mengungkap hubungan keduanya adalah ibu dan anak.
"(Hubungan tersangka TW dan BM) Ibu dan anak," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Magelang, Ferdi Ferdian, dalam pesannya kepada detikJateng, Rabu (4/11/2026).
Menurut Kasi Intel Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata, kedua tersangka ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan pengajuan klaim palsu (phantom billing) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Padma Lalita periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
"Periode tahun 2017 sampai dengan 2022 untuk fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 48/SR/LHP/DJPVPKN 01/09/2026 tanggal 17 September 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 22.194.972.800," kata Vidi, Selasa (3/11/2026).
Pada tahun 2017 sampai 2022, RSU Padma Lalita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Magelang memberikan layanan dengan cara menginput data pasien dan penyakit. Kemudian, data dimasukkan dalam aplikasi V-Kisim milik BPJS Kesehatan.
"Kemudian pada awal tahun 2023, verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan adanya kejanggalan pada administrasi pengajuan klaim oleh RSU Padma Lalita kepada BPJS Kesehatan cabang Magelang. Dengan adanya hal tersebut, verifikator BPJS melakukan spot check ke RSU Padma Lalita, namun pihak RSU Padma Lalita menyampaikan tidak ada pasien BPJS pada hari itu," kata Vidi.
"Berselang satu minggu, verifikator BPJS ingin kembali melakukan spot check, namun RSU Padma Lalita menyampaikan hal yang sama. Sehingga berselang pihak BPJS Kesehatan Cabang Magelang melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien-pasien secara acak. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa pasien-pasien tersebut tidak pernah berobat atau dirawat di RSU Padma Lalita," sambungnya.
Vidi menambahkan, hasil penyidikan menemukan fakta bahwa pada pertengahan tahun 2017, tersangka TW selaku Direktur RSU Padma Lalita melakukan promosi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang untuk mengikuti pengobatan gratis di RSU Padma Lalita.
"Kemudian TW membuat resume medis fiktif. Dan memerintahkan pegawai RSU Padma Lalita untuk menginput data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke dalam aplikasi V-Klaim untuk menerbitkan SEP sebanyak 16.930 SEP atas pasien rawat jalan dan rawat inap. Meskipun pasien tidak pernah melakukan pendaftaran dan memperoleh pelayanan kesehatan di RSU Padma Lalita," ungkap Vidi.
"Setelah uang dari BPJS Kesehatan tersebut masuk ke dalam rekening RSU Padma Lalita, TW melakukan pencairan di bank. Kemudian diberikan kepada BM untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari serta dipergunakan untuk membayar seluruh utang yang dimiliki TW," sambungnya.
