.webp)
Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) menggagas program pengembangan 1.000 doktor untuk Ma'had Aly. Program yang direncanakan berlangsung pada 2027-2031 ini menjadi salah satu upaya Kemenag meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.
Sebagai langkah awal, Kemenag akan memetakan kebutuhan dosen dan potensi lulusan dari 95 Ma'had Aly yang tersebar di Indonesia. Pemetaan tersebut diperlukan agar program peningkatan kualifikasi akademik dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirjen Pesantren Basnang Said mengatakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Ma'had Aly harus disiapkan melalui perencanaan jangka menengah yang jelas. Pemetaan yang dilakukan tidak hanya mencakup jumlah dosen, tetapi juga kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan bidang keilmuan, jumlah mahasantri, kualifikasi akademik, hingga potensi alumni yang dapat dipersiapkan menjadi dosen.
"Kita harus ada peta kebutuhan dosen kita selama lima tahun dan kita perjuangkan," ujar Basnang dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Jumat (06/11/2026).
Peta kebutuhan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi Kemenag untuk menjajaki kerja sama pembiayaan pendidikan lanjutan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan begitu, kesempatan dosen maupun calon dosen untuk menempuh pendidikan magister dan doktor dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan akademik setiap Ma'had Aly.
Basnang mencontohkan kebutuhan tenaga pengajar untuk bidang sejarah peradaban Islam, hadits, fikih, dan tafsir. Setiap bidang memiliki kebutuhan yang berbeda di masing-masing lembaga sehingga alokasi kesempatan studi perlu disesuaikan dengan kondisi riil program studi.
Ia juga mengusulkan agar lulusan potensial Ma'had Aly, terutama dari angkatan beberapa tahun terakhir, mulai diidentifikasi untuk dipersiapkan mengikuti pendidikan lanjutan. Upaya tersebut perlu dibarengi kesepakatan dengan lembaga asal agar peningkatan kualifikasi akademik para lulusan nantinya dapat memberikan kontribusi langsung bagi pengembangan Ma'had Aly.
"Sekarang kita petakan 95 Ma'had Aly itu. Kita pasangkan dengan program 1.000 doktor Ma'had Aly," ujarnya.
Kemenag Siapkan Model Pengembangan Gedung Ma'had Aly
Selain meningkatkan kualitas tenaga pengajar, Kemenag juga menaruh perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi pesantren. Basnang menilai Ma'had Aly membutuhkan fasilitas akademik yang memadai untuk menunjang kegiatan perkuliahan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Pasalnya, masih ada Ma'had Aly yang harus menggunakan ruang belajar secara bergantian dengan satuan pendidikan lain di lingkungan pesantren. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar kegiatan pendidikan tinggi dapat berlangsung dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan akademik.
"Saya membayangkan bahwa Ma'had Aly itu perguruan tinggi. Sama dengan UIN, sama dengan PTKI yang lain, sama dengan PTU, tidak ada bedanya," ungkapnya.
Untuk itu, Basnang mengusulkan penyusunan model bangunan Ma'had Aly yang dapat menjadi pedoman pengembangan fasilitas di masing-masing lembaga. Rancangan tersebut meliputi ruang pimpinan, ruang dosen, ruang perkuliahan, serta fasilitas untuk menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pembangunan fasilitas khusus itu rencananya akan dimulai secara bertahap. Basnang membuka peluang pengembangan gedung di lima hingga sepuluh Ma'had Aly pada 2027.
Penentuan lembaga penerima akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesiapan lahan, tingkat kebutuhan fasilitas, jumlah mahasantri, hingga kemampuan anggaran. Dalam pembahasan awal, muncul estimasi kebutuhan dana sekitar Rp 1 miliar untuk setiap lokasi. Namun, angka tersebut masih perlu dikaji dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Meski mengusulkan adanya model bangunan, Basnang memastikan pengembangan fasilitas tidak bertujuan menyeragamkan seluruh Ma'had Aly. Menurutnya, setiap pesantren tetap memiliki kekhasan dan tradisi yang harus dihormati dalam proses pengembangan kelembagaan.
"Tidak ada niatnya untuk menyeragamkan, karena Undang-Undang Pesantren kan mengakui keunikan kekhasannya," tegasnya.
Integrasi Data Jadi Kunci Pengakuan Lulusan Ma'had Aly
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Kemenag adalah integrasi data akademik Ma'had Aly. Basnang menilai pembenahan data menjadi langkah penting untuk memperkuat pengakuan terhadap lulusan pendidikan tinggi pesantren, terutama saat mereka memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan.
Kemenag telah menjalin komunikasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Koordinasi tersebut selanjutnya perlu diarahkan pada integrasi data akademik Ma'had Aly ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Basnang berharap persoalan administrasi dan verifikasi data tidak lagi menjadi kendala bagi lulusan Ma'had Aly untuk mendapatkan kesempatan yang setara dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.
Karena itu, ia mendorong pembahasan teknis dan koordinasi lintas kementerian segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, langkah konkret terkait integrasi data diharapkan dapat disiapkan sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Selain pengakuan lulusan, akses bantuan pendidikan bagi mahasantri juga perlu diperluas. Basnang meminta jajarannya memetakan kebutuhan dan potensi penerima bantuan sebagai dasar penjajakan skema pembiayaan pendidikan.
Salah satu peluang yang ingin dijajaki adalah akses terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Dorong Pengembangan Karier Akademik Dosen hingga Profesor
Kemenag juga ingin membuka peluang pengembangan karier akademik yang lebih luas bagi para pengajar di Ma'had Aly. Basnang menilai perlu ada kajian mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL), pengakuan kualifikasi dosen, serta pengembangan jenjang jabatan akademik di lingkungan pendidikan tinggi pesantren.
Menurutnya, para pengajar yang memiliki kedalaman keilmuan dan pengalaman panjang dalam tradisi pendidikan pesantren perlu mendapatkan kesempatan memperoleh pengakuan akademik melalui mekanisme yang sah dan terukur.
"Siapa kira-kira suatu waktu Ma'had Aly yang pertama kali melahirkan profesor?" ujarnya.
Untuk membuka peluang tersebut, diperlukan penguatan tata kelola dosen dan kelengkapan administrasi akademik. Selain itu, regulasi yang mengatur pengembangan jabatan akademik juga perlu dikaji agar para pengajar Ma'had Aly dapat memperoleh kesempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kemenag juga telah meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi dosen Ma'had Aly pada 2026. Besaran bantuan insentif yang sebelumnya Rp 250 ribu kini meningkat menjadi Rp 1 juta per bulan bagi dosen penerima yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut diberikan selama delapan bulan.
Basnang berharap peningkatan insentif ini dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Namun, penguatan dukungan tersebut perlu diiringi dengan pembenahan data dosen dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah.
Hasil Forum Jadi Dasar Penyusunan Peta Jalan Ma'had Aly
Sementara itu, Direktur Ma'had Aly Adib menyampaikan forum konsultasi tersebut menjadi pertemuan resmi pertama yang mempertemukan para pemangku kepentingan Ma'had Aly sejak Direktorat Ma'had Aly dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pesantren.
Kegiatan tersebut melibatkan pengurus Asosiasi Ma'had Aly dan perwakilan pimpinan dari sembilan Ma'had Aly. Sejumlah hal dibahas dalam forum tersebut, mulai dari kebutuhan akademik, pemetaan kelembagaan, hingga arah pengembangan pendidikan tinggi pesantren.
Adib menjelaskan, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi integrasi data bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama. Berbagai hasil pembahasan dan masukan dari peserta nantinya akan dihimpun sebagai bahan penyusunan cetak biru pengembangan Ma'had Aly yang diselaraskan dengan Peta Jalan Pesantren.
Direktorat Ma'had Aly juga tengah menyiapkan sejumlah masukan untuk mendukung pembahasan kebijakan pembangunan nasional. Fokusnya terutama berkaitan dengan posisi dan kontribusi pendidikan tinggi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Basnang berharap forum tersebut dapat menghasilkan lebih dari sekadar gagasan dan rekomendasi. Seluruh masukan yang disampaikan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi perencanaan dan usulan kebijakan yang memiliki sasaran serta tahapan pelaksanaan jelas.
Ia menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional. Meski demikian, pengembangannya harus tetap berpijak pada kekhasan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tumbuh dari tradisi keilmuan pesantren.
Melalui program pengembangan 1.000 doktor, peningkatan fasilitas pendidikan, integrasi data akademik, hingga perluasan akses pembiayaan, Kemenag berharap Ma'had Aly semakin berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren. Lulusannya pun diharapkan memiliki kedalaman ilmu keislaman sekaligus memperoleh pengakuan akademik yang lebih luas.
"Silakan masukkan semua ide-idenya. Nanti kemudian tentu akan dirintis oleh Pak Direktur bersama tim untuk menjadi kebijakan Kementerian Agama di masa yang akan datang," pungkasnya.
