Polisi mendalami keterlibatan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, dalam kasus korupsi pembangunan pasar ikan modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut). Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar.
Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Ikang Ade Putra mengatakan pihaknya telah memeriksa Pantas Maruba Lumbatobing terkait kasus korupsi itu.
"Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap wakil wali kota yang aktif saat ini," kata Ikang saat konferensi pers, Selasa (3/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, penyidik hingga kini masih mendalami keterlibatan Pantas dalam kasus korupsi pembangunan pasar ikan modern tersebut.
"Saat ini kita masih melakukan pendalaman karena beberapa kegiatan sudah kita ambil keterangannya dari wakil wali kota," ujar Alumnus Akpol 2009 tersebut.
Sebelumnya diberitakan, mantan Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut). Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.
Jamaluddin Pohan ditahan bersama tiga tersangka lainnya. Ketiganya yakni Sunardi Pohan, Anwar Sadat, dan Ilham Saleh Lubis.
"Kita sudah melakukan penahanan terhadap empat tersangka," ungkap Dirkrimsus Polda Sumut, Kombes Irfan Rifai saat konferensi pers di Polda Sumut, Selasa (3/11/2026).
Irfan mengatakan, penyidikan kasus tersebut juga telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan.
"Dalam penanganan perkara ini, kita sudah mendapatkan P-21 dari kejaksaan," ucapnya.
"Saya kira kita harus melaksanakan tahap II. Insyaallah, mungkin pelaksanaan tahap II hari Kamis ini," ujarnya.
Atas perbuatannya, Jamaluddin Pohan, Anwar Sadat, dan Ilham Saleh Lubis disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama.
Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, Sunardi Pohan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dokumen pengadaan, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen kontrak, adendum, contract change order (CCO), dokumen pembayaran, serta dua unit telepon seluler merek Vivo dan Samsung.
Diketahui, kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Mitra Sejati Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 22.280.857.710,82.
Dalam proyek tersebut, pekerjaan telah dibayarkan 100 persen. Serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) dilakukan pada 28 Februari 2024, sedangkan serah terima akhir atau Final Hand Over (FHO) dilaksanakan pada 15 Maret 2024.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 16 Desember 2025, ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.031.753.933,15 atau sekitar Rp 5,03 miliar.
Simak Video "Video: BNPB Bicara soal Heboh Minimarket di Sibolga Dijarah Warga"
Keluarga Tiongkok Tradisi Perayaan Diri Menghubungkan Warisan Adat Keluarga Dijalin Contoh(mjy/mjy)



























































