.webp)
Gelaran perhelatan akbar para pakar hukum tata negara di Bali telah usai. Para pendekar hukum yang bernaung di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) itu membuat sejumlah rekomendasi, salah satunya soal keterlibatan staf ahli/staf khusus (stafsus) dalam kampanye.
Rekomendasi itu dibagi dalam beberapa klaster, yaitu penataan legislasi, sistem ketatanegaraan, pemilu/pilkada, kewenangan PTUN dan Perizinan Pasca UU Ciptaker.
"Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap praktik kampanye maka perlu adanya perluasan pengaturan pembatasan dan larangan kampanye bagi para penyelenggara yang berstatus non-ASN, seperti staf khusus atau tenaga ahli, yang memiliki pengaruh penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan para pejabat negara," demikian bunyi rekomendasi APHTN-HAN di klaster Pemilu/Pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekomendasi ini ditandatangani Ketum APHTN-HAN Prof Guntur Hamzah dan Sekjen APHTN-HAN Prof Bayu Dwi Anggono. Terkait kampanye itu, APHTN-HAN juga mengusulkan ada transparansi dana kampanye.
"Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai regulasi pelaporan dana kampanye beserta penjatuhan sanksinya," ujar APHTN-HAN.
Topik pemilu yang menarik lainnya adalah banyaknya lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu dan Pilkada ternyata menjadikan semakin jauhnya pencapaian keadilan Pemilu.
"Untuk itu, perlu adanya transformasi penyederhanaan Electoral Justice System (EJS), antara lain, melalui inisiasi dan rekonstruksi pembentukan pengadilan khusus Pemilu," paparnya.
Dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, APHTN-HAN menilai Bawaslu memiliki peranan yang strategis dan penting.
"Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya perluasan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada sehingga berdampak pada keadilan prosedural agar diperoleh keadilan punitif dan restoratif," beber APHTN-HAN di rekomendasi selanjutnya.
APHTN-HAN juga menyarankan agar penyelesaian pemilu juga bisa diselesaikan di luar pengadilan.
"Dalam penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada perlu untuk mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di luar hukum secara adat dan kekeluargaan. Begitu pula dengan proses pengawasan yang partisipatif, pengawasan disarankan untuk melibatkan masyarakat setempat dan mendorong partisipasi kelembagaan adat terhadap penyelenggaraan Pilkada," bebernya.
Adapun untuk memperkuat kelembagaan presidensial dan pemerintahan daerah, perlu dikaji lebih lanjut gagasan mengenai:
a. Desain pemisahan pemilu nasional dan lokal yang menempatkan pemilihan anggota DPRD bersamaan dengan pemilihan kepala daerah;
b. Tindak lanjut putusan MK tentang konstitusionalitas presidential threshold, utamanya kompatibilitas dan relevansi presidential threshold dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial dan efektivitasnya terhadap penyederhanaan partai politik.
Rapat Kerja Nasional, Simposium dan Konferensi Nasional APHTN-HAN itu digelar di Bali pekan lalu. Berikut sebagian para pendekar hukum/praktisi yang hadir dalam acara tersebut:
1. Prof (HC) Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi)
2. Prof Dr Mahfud MD (Menko Polhukam/Guru Besar UGM-UII)
3. Prof Yasonna Laoly (Menkumham)
4. Prof Dr Arief Hidayat (mantan Ketua MK/hakim konstitusi/Guru Besar Undip)
5. Prof Dr Saldi Isra (hakim konstitusi/Guru Besar Universitas Andalas)
6. Prof Dr Enny Nurbaningsih (hakim konstitusi/Guru Besar UGM)
7. Prof Guntur M Hamzah (Ketua APHTN-HAN/Guru Besar Unhas/Sekjen MK)
8. Prof Zudan Arif Fakhrullah (Dirjen Dukcapil Kemendagri),
9. Prof Dr Satya Arinanto (Staf Khusus Wakil Presiden/Guru Besar FH UI).
10. Prof Dr Ni'matul Huda (Guru Besar UII Yogyakarta)
11. Dr Hasyim Asyari (Ketua KPU RI/dosen FH Undip)
12. Prof Dr I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (Dekan/Guru Besar Fakultas Hukum UNS)
13. Prof M Fauzan (Dekan/Guru Besar FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
14.Ketua MPR Bambang Soesatyo
15. Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono
16. Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin
17. Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo R. Muhzar
18. Kepala Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul
Lihat juga video ''Sentilan' Jokowi-Ma'ruf untuk Menteri yang Mulai Sibuk Kampanye':
