.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan anggaran Rp 58 miliar telah disiapkan guna merevitalisasi fasilitas publik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh terdampak banjir serta longsor. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkena gempa, pihaknya sedang melakukan verifikasi.
"Tahap pertama ini anggaran Rp 58 miliar sudah disetujui untuk penanganan pascabencana di Sumut dan Aceh. Kami ingin pastikan layanan dasar di desa segera pulih," ujar Yandri kepada wartawan usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (2/9/2026).
Yandri menegaskan, fokus Kemendes PDT bukan pada pembangunan rumah warga, melainkan pada fasilitas publik desa yang vital. Hal ini dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi warga desa tidak lumpuh total pascabencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan cuma soal bangunan fisik besar, tapi kami akan bedah PAUD yang rusak, perbaiki sumber air bersih, hingga fasilitas umum desa lainnya. Fokusnya adalah pemulihan layanan dasar publik," tegasnya.
NTT Masuk Radar-Sedang Verifikasi
Terkait bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), Yandri memastikan bantuan akan segera menyusul. Saat ini, tim dari Kemendes PDT sedang terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data kerusakan.
"Untuk NTT sedang kita petakan. Tim sedang melakukan verifikasi lapangan untuk melihat mana yang rusak ringan, sedang, hingga berat. Kita tidak ingin salah sasaran, data harus akurat sebelum anggaran tahap berikutnya turun," ungkapnya.
Dalam proses revitalisasi ini, Yandri menyebut pentingnya kolaborasi lintas kementerian. Ia tidak ingin ada tumpang tindih anggaran atau pengerjaan proyek di lokasi yang sama.
"Kita bagi tugas. Kementerian PUPR urus infrastruktur besar dan rumah, Kemensos urus logistik dan santunan, nah Kemendes fokus pada fasilitas publik desanya. Prinsipnya konstruktif dan tidak boleh tumpang tindih," pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) hilang akibat bencana banjir dan longsor. Yandri mengatakan sejumlah desa bahkan berubah menjadi alur sungai setelah terdampak bencana.
Berdasarkan data per 12 Januari 2026, Yandri mengatakan sebanyak 29 desa di enam kabupaten/kota kehilangan wilayahnya akibat bencana. Rinciannya, 21 desa berada di Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara.
"Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah nggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah nggak ada sama sekali," jelas Yandri dalam rapat Komisi V DPR bersama semua mitra kerja, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
"Di Sumut ada 8 desa. Kemudian, di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang," imbuh Yandri.
Sementara pada 15 Agustus 2026, gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores. Per Minggu (30/8), tujuh kabupaten di NTT terdampak, antara lain Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Kemudian tercatat 111 orang tewas akibat gempa.
Sejumlah gempa susulan terus melanda usai gempa utama M 7,7. Gempa susulan terbesar mempunyai kekuatan M 6,2.
"Hingga tanggal 1 September 2026 pukul 11.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 10.863 aktivitas gempa susulan (after shock) dengan magnitudo terbesar 6,2," ujar Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, Selasa (1/9) dilansir detikBali.
(apu/ahr)
