.webp)
Rupiah yang melemah berdampak pada kemungkinan kenaikan harga obat. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memperkirakan harga obat berpotensi naik 10-20 persen.
Pengamat kesehatan global dari Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan persoalan kenaikan harga obat bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menyangkut ketahanan kesehatan nasional jika tidak ditangani dengan serius. Menurut Dicky, struktur industri farmasi Indonesia selama ini sangat rentan terhadap gejolak kurs karena sebagian besar bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri.
"Sejak lama Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor bahan baku obat," kata Dicky kepada detikcom, Senin (15/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kenaikan harga obat dapat berdampak pada dua kategori obat. Pertama, obat dengan komponen bahan baku impor, karena penetapan harganya lebih fleksibel mengikuti pasar. Kedua, obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang.
"Obat-obatan kronik atau jangka panjang seperti obat hipertensi, diabetes, kolesterol, ini yang paling meresahkan masyarakat karena kan dikonsumsi rutin," kata Dicky.
"Kenaikan harganya bisa langsung dirasakan tiap bulan," tambahnya.
Meski kenaikan 10-20 persen terdengar kecil, bagi kelompok menengah ke bawah yang sudah menanggung kenaikan biaya hidup, pangan, dan listrik, kondisi ini dapat menjadi beban yang bersifat kumulatif.
"Kalau juga disampaikan, katakanlah Kemenkes berhasil menjaga harga obat BPJS tetap stabil, sebetulnya yang penting juga harus diketahui oleh publik adalah bahwa ini tidak gratis secara sistem," kata Dicky.
Jika harga pokok produksi naik tetapi harga obat dalam skema BPJS dipertahankan, maka tekanan akan berpindah ke anggaran BPJS Kesehatan.
"Ini adalah masalah yang harus kita antisipasi dalam jangka menengah, termasuk dampaknya," ungkapnya.
