Ramai soal petugas pajak yang mendatangi warung tegal (warteg). Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman angkat bicara soal hal tersebut.
Dilansir detikFinance, Maman menilai tidak masuk akal jika petugas pajak mendatangi warung-warung kecil yang jumlahnya mencapai jutaan di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ada kok, kok tiba-tiba warteg didatangi petugas pajak gitu ya? Misalnya ya ada warung-warung kecil. Ada jutaan warung-warung kecil di tanah air kita. Apakah jutaan warung-warung itu didatangi petugas pajak? Enggak kan," ujar Maman saat konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (4/11/2026).
la menduga ada kesalahan administrasi yang terjadi. Maman menegaskan warteg tidak dikenakan pajak karena omzetnya masih di bawah Rp 500 juta per tahun.
"Saya ingin sampaikan itu mungkin lebih kepada miss, kesalahan administrasi. Jadi tapi secara aturan clear," imbuh Maman.
Maman menyebut pelaku usaha skala mikro dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun atau kurang lebih Rp 40 juta per bulan, tidak dikenakan pajak. Aturan ini, kata Maman, berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Tukang pijet masuk nggak segitu angkanya? Lewat nggak dari Rp 500 juta pendapatannya setahun? Nggak. Pangkas rambut? Kira-kira dapet? Nggak. Warteg? Masuk nggak? Nggak. Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan," jelasnya.

















































