.webp)
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperjuangkan anggaran penanganan infrastruktur di Bali. Dukungan pusat dinilai krusial untuk menjaga daya saing pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi daerah.
"Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali," kata Adi Arnawa dalam keterangannya, saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemkab Badung saat ini harus menarik pinjaman daerah sebesar Rp 2,8 triliun untuk membangun sejumlah ruas jalan strategis di kawasan selatan. Langkah tersebut diambil demi mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang diyakini sebagai solusi pemecah titik kemacetan parah dan memperkuat konektivitas antardestinasi.
"Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah," ujar Adi Arnawa.
Bantuan pusat yang diharapkan daerah, kata Adi, tidak terbatas pada skema tambahan dana transfer semata. Fasilitas skema pembiayaan khusus sangat dibutuhkan, terutama bagi proyek daerah yang terhubung langsung dengan jalan nasional dan destinasi wisata.
"Dukungan tersebut tidak semata berupa tambahan transfer, tetapi juga kebijakan dan fasilitasi pembiayaan, khususnya untuk pembangunan yang memiliki konektivitas dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata," tutur mantan Sekda Badung tersebut.
Sementara itu, Banggar DPR RI menegaskan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional anggaran di daerah. Kebijakan transfer ke daerah tahun 2026 diarahkan untuk membiayai program produktif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran untuk memperoleh gambaran langsung pelaksanaan APBN di daerah. Kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H Syarief Abdullah Alkadrie.
Banggar DPR mengingatkan agar setiap rupiah dana transfer benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat Bali. Apalagi pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2026 sebesar 5,78 persen tercatat masih sangat bergantung pada sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum.
"Penting memastikan setiap rupiah dana transfer memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan di atas nasional, namun struktur ekonominya masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB," ucap Syarief.
Pusat pun mendorong Bali segera melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor UMKM, pertanian, dan industri kreatif agar tidak rentan gejolak. Sejumlah persoalan krusial seperti sampah, air bersih, inflasi, hingga kemacetan parah kini menjadi catatan evaluasi DPR.
"Diversifikasi ekonomi serta penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali. Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, antara lain pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, serta perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal," ungkap Syarief.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat integrasi data perpajakan dan kemudahan fasilitasi ekspor bagi produk lokal. Seluruh alokasi APBD Bali 2026 wajib difokuskan sebagai alat transformasi ekonomi di luar ketergantungan pada pariwisata.
"Penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif juga menjadi bagian pembahasan. APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata," ujar Syarief.
Kunjungan kerja yang dihadiri jajaran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para kepala daerah se-Bali ini diharapkan menghasilkan evaluasi konkret. Seluruh masukan daerah akan dijadikan bahan pertimbangan DPR dalam menyelaraskan skema APBN dan APBD.
