.webp)
Fraksi DPRD Sumsel menyampaikan pandangan umum ke Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2027.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna XLIV di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (5/10/2026).
Dalam pandangan umum tersebut, sejumlah fraksi DPRD Sumsel memberikan perhatian terhadap arah kebijakan APBD 2027 yang disusun di tengah keterbatasan ruang fiskal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fraksi-fraksi menekankan agar setiap anggaran yang dialokasikan diarahkan pada program prioritas, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Hendra Gunawan menilai penyusunan APBD harus memperhatikan aspek urgensi serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Penyusunan APBD harus memperhatikan aspek urgensi serta mengutamakan kemajuan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Menurut Fraksi NasDem, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat perlu menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah.
"Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran, sehingga APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Sumatera Selatan," katanya.
Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya ruas jalan provinsi. Pemerintah daerah didorong untuk lebih mendahulukan peningkatan kualitas ruas jalan yang sudah ada dibandingkan pembangunan jalan baru.
"Kami mendorong agar pemerintah daerah lebih mendahulukan peningkatan kualitas ruas jalan yang sudah ada dibandingkan pembangunan jalan baru. Hal ini perlu didukung dengan survei dan evaluasi secara berkala agar penganggaran benar-benar berdasarkan skala prioritas," jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Muhammad Toha menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel beserta jajaran yang telah menyampaikan penjelasan terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PKS menyoroti upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi kontraksi anggaran. Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didorong menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
"Di tengah kondisi kontraksi anggaran, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal. TAPD harus menyusun langkah-langkah nyata untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat," ujarnya.
 Rapat paripurna penyampaian pandangan terkait Raperda APBD 2027 Foto: (Foto: Istimewa/Pemprov Sumsel) |
Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dioptimalkan dan didorong lebih produktif sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan PAD Sumsel.
"BUMD harus dioptimalkan dan didorong lebih produktif sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan peningkatan PAD Sumsel," katanya.
Fraksi PKS juga menekankan agar belanja modal diarahkan secara presisi, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.
"Belanja modal harus diarahkan secara presisi, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting perekonomian Sumatera Selatan," tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Lurry A. N. Fraksi Golkar menilai keterbatasan ruang fiskal harus menjadi momentum untuk menjadikan APBD sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Ruang fiskal yang terbatas harus kita jadikan momentum untuk memastikan APBD tetap menjadi instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan," ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah.
"Pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah harus diperkuat untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menghindari potensi pemborosan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027," katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Persi menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang bersifat prioritas dan produktif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang prioritas, produktif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui perbaikan sistem, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
"Peningkatan PAD harus dilakukan melalui perbaikan sistem, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pengembangan berbagai inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah," katanya.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027.
Masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah sehingga APBD mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumsel.
