.webp)
Suasana di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, pada Senin (2/11) pagi terasa lebih khidmat dari biasanya. Di ruangan bersejarah itu, para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor berkumpul bukan sekadar untuk seremoni rutin, melainkan untuk meneguhkan kembali janji mereka sebagai pelayan publik melalui penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi memimpin langsung agenda tersebut. Baginya, lembaran kertas yang ditandatangani hari itu adalah manifestasi dari tanggung jawab besar yang dipikul setiap abdi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Pakta Integritas ini harus menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bukan sebatas ditandatangani, tetapi harus tercermin dalam perilaku, pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," kata Denny di hadapan para pegawai, sebagaimana dikutip detikJabar dari situs resmi Pemkot Bogor, Rabu (3/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Denny menguraikan reformasi birokrasi bukan sekadar jargon. Ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Namun, ia menyadari struktur yang kuat tidak akan berarti tanpa fondasi karakter yang kokoh dari setiap individu di dalamnya.
Pembangunan Zona Integritas, menurut Denny, menjadi instrumen vital untuk membentengi institusi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia pun meminta seluruh pegawai untuk benar-benar meresapi nilai dasar ASN BerAKHLAK-Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif-sebagai napas dalam bekerja.
Dalam arahannya, Denny juga memberikan rambu-rambu yang tegas. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk menutup pintu rapat-rapat terhadap segala bentuk pemberian ilegal, menghindari benturan kepentingan, serta selalu mengedepankan transparansi. Lebih dari itu, ia mendorong keberanian pegawai untuk menjadi garda terdepan dalam melaporkan penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia, dengan jaminan kerahasiaan identitas.
"Integritas harus dibangun melalui keteladanan dan konsistensi. Kita harus saling mengingatkan, menaati aturan, serta berani memperbaiki kekurangan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus kita jaga," tutur Denny.
Melalui momentum ini, Denny berharap budaya kerja di lingkungan Setda Kota Bogor semakin profesional dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat. Baginya, integritas adalah investasi jangka panjang untuk menjaga martabat pemerintah di mata masyarakat.
