.webp)
Isu pembalut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi perbincangan di media sosial. Kebijakan ini menuai pertanyaan karena pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan, terutama selama menstruasi.
Pakar kesehatan reproduksi dan pemerhati masalah seksual dr Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS, menyoroti dampak yang mungkin terjadi jika harga pembalut semakin mahal. Menurutnya, perempuan bisa saja menghemat pengeluaran dengan memperpanjang waktu penggunaan pembalut.
Padahal, kebiasaan tersebut berisiko terhadap kesehatan organ intim dan reproduksi. Pembalut yang sudah penuh darah menstruasi dan tidak segera diganti dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam tanda kutip lendir yang namanya dinding rahim itu kan seperti darah. Nah itu dia akan mengundang namanya kuman, namanya jamur, namanya virus, termasuk virus HPV ke dalam miss V. Akibatnya apa? Ya akibatnya terjadi infeksi," ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, infeksi pada organ intim dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah keputihan.
Karena itu, ia mengingatkan perempuan untuk tidak menghemat penggunaan pembalut sampai mengabaikan kebersihan selama menstruasi.
"Bisa nanti dia mengalami keputihan yang terus menerus, bisa dia mengalami kemandulan, bisa dia mengalami kanker mulut rahim Jadi pembalut itu memang harus diganti, kalau dia penuh kadang-kadang pada beberapa wanita kalau memang mens sedikit dia mungkin masih bisa pakai satu ya, tapi seringkali mereka itu menggunakan dua pembalut dalam satu hari," lanjutnya lagi.
Selain memperpanjang pemakaian pembalut, dr Boyke juga mengkhawatirkan kemungkinan perempuan beralih menggunakan pembalut bekas karena harganya lebih murah.
Menurutnya, penggunaan pembalut bekas sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat diakses tanpa tambahan beban biaya yang memberatkan.
"Kalau Anda tanya secara jujur, saya mengatakan enggak usah dipajakin lah. Karena buat para wanita, yang namanya pembalut itu hampir sama dengan kebutuhan pokok," tuturnya.
Ia memahami pemerintah membutuhkan pemasukan untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan sumber penerimaan dari produk lain.
"Karena pembalut itu dibutuhkan wanita untuk menjaga kesehatan organ intim dan organ reproduksinya," pungkasnya.
