.webp)
Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahhil Anzar menjelaskan soal usulan keterlibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Dahnil mengatakan keterlibatan nonmuslim pada pelaksanaan haji berkaitan dengan tugas teknis nonibadah.
"Petugas haji sejak tahun lalu memang sudah ada yang non-Islam. Misal para petugas haji di embarkasi dan debarkasi yang membantu tugas-tugas teknis di embarkasi masing-masing terutama daerah-daerah yang minoritas Islam sebut saja Sulut, Papua, Maluku, NTT, maupun kota-kota lainnya. Bahkan, ASN Kemenhaj beragam ada yang non-Islam," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Dahnil mengatakan petugas haji tak terbatas pada lingkup kegiatan ibadah. Ia menekankan pelaksanaan haji dimulai dari keberangkatan sampai kembali ke Indonesia dengan aman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan haji itu dari berangkat sampai pulang lagi ke Indonesia. Petugas haji itu dari petugas embarkasi sampai dengan debarkasi," tuturnya.
Dahnil lantas menyinggung soal tugas teknis nonibadah bagi mereka yang nonmuslim. Ia mengatakan yang terpenting adalah merawat semangat tolong menolong dalam kemanusiaan.
"Tugas teknis nonibadah di embarkasi dan debarkasi, dokter, perawat, petugas teknisi dan lain-lain. Itu menjadi simbol saling tolong menolong, Gotong royong, kementerian Haji dan Umrah akan terus merawat semangat tolong menolong dalam kemanusiaan. Semangat gotong royong," kata dia.
Ia menegaskan jika daerah kerja (Daker) petugas haji bukan hanya di Makkah dan Madinah. Dahnil ingin pelaksanaan haji membawa pesan perdamaian dari ibadah yang eksklusif dengan hasil yang inklusif.
"Saya ngomongin petugas haji, bukan petugas haji Daker (daerah kerja) Makkah, Daker Madinah. Tapi petugas haji. Dan kami sebagai Kementerian Haji dan Umrah akan terus mendorong semangat tolong menolong dalam kemanusiaan karena substansi pesan haji adalah perdamaian dan kesetaraan kemanusiaan, dari Ibadah yang eksklusif dengan hasil yang inklusif," imbuhnya.
Usulan Petugas Haji Nonmuslim
Dahnil Anzar sebelumnya mengusulkan keterlibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, masyarakat nonmuslim, seperti umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dapat diberi kesempatan menjadi bagian dari petugas pendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan haji sebagai momentum untuk memperkuat toleransi, kebinekaan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat Indonesia.
"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Wamenhaj dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah pada Sabtu (31/10).
Dahnil menjelaskan, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama merupakan salah satu bentuk penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, toleransi tidak hanya sebatas sikap saling menghargai perbedaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja sama dan kontribusi nyata untuk kepentingan bersama.
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat lintas agama untuk membantu memberikan pelayanan kepada jemaah. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama dan nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi jembatan di tengah perbedaan keyakinan.
Sebagai contoh, Dahnil menyebut Sulawesi Utara yang dikenal memiliki kehidupan masyarakat dengan keberagaman agama dan budaya. Ia pun telah meminta jajaran terkait untuk mengupayakan keterlibatan kelompok masyarakat nonmuslim, termasuk umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam mendukung pelayanan haji di daerah tersebut.
"Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya.
Simak juga Video 'Alasan Pemerintah Beri Subsidi Rp 3 Juta untuk Jemaah Haji 2027':
