.webp)
Proyek pembangunan restoran dua lantai milik I Wayan Subadra di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Tabanan, disegel lantaran dinilai melanggar tata ruang. Subadra mengaku keberatan dan merasa hanya bangunan miliknya yang ditertibkan. Dia menyebut bangunan lain di kawasan itu masih berdiri.
"Saya hanya menuntut keadilan. Kenapa hanya saya saja yang dicari oleh petugas," ujar Subadra saat ditemui di lokasi, Senin (2/11/2026).
Subadra mengeklaim pembangunan restoran itu sudah berpedoman pada rekomendasi moratorium yang sebelumnya disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, Perizinan (TRAP) DPRD Bali. Bangunan milik Subadra termasuk dalam 13 bangunan di kawasan Jatiluwih yang pernah disidak Pansus TRAP beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya anggap setelah ada rekomendasi moratorium 13 bangunan itu bisa membangun atau mengembangkan bangunan yang sudah berdiri," imbuhnya.
Subadra mempertanyakan bangunan miliknya disegel karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia juga keberatan disebut tidak mengantongi rekomendasi Informasi Tata Ruang (ITR) maupun belum memperoleh rekomendasi Desa Adat Gunung Sari.
 Tim gabungan menutup proyek pembangunan restoran dua lantai di kawasan DTW Jatiluwih, Tabanan, Bali, Senin (2/11/2026). (Foto: Krisna Pradipta/detikBali) |
Diketahui, desa adat setempat memiliki ketentuan khusus bagi pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan DTW Jatiluwih. Salah satunya bangunan harus menggunakan konsep semi permanen dengan 80 persen material berupa kayu atau bahan alami dan ketinggian bangunan dibatasi maksimal 12 meter.
Disinggung mengenai alasan tidak menggunakan bangunan semi permanen, Subadra berkilah bahwa bangunan permanen lebih awet. Menurutnya, bangunan restoran dirancang dua lantai agar bisa menikmati panorama sawah di kawasan subak tersebut.
Subadra mengaku telah mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk pembangunan restoran tersebut. Bahkan, modal pembangunan berasal dari tanah warisan keluarga yang terpaksa digadaikan.
"Kami sampai gadai tanah untuk modalnya. Kami hanya minta keadilan," imbuh Subadra.
Setelah disegel, Subadra mengaku terpaksa menghentikan sementara seluruh aktivitas di bangunan tersebut. Meski demikian, dia menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan karena restoran itu menjadi sumber penghidupan keluarganya.
"Restoran itu adalah nafkah saya untuk menghidupi keluarga saya," pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Gabungan Yustisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menutup aktivitas pembangunan bangunan dua lantai di kawasan jalur hijau DTW Jatiluwih, Senin. Bangunan permanen milik I Wayan Subadra tersebut dinilai melanggar ketentuan tata ruang.
"Bangunan ini sudah sangat melanggar karena kajian di tata ruang sudah tidak memungkinkan. Selain itu, bahan yang digunakan adalah baja dan ditanam permanen. Bangunan seperti ini tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah membangun di jalur hijau," ungkap Kepala Satpol PP Tabanan, I Putu Hendra Manik Astawa saat ditemui di lokasi, Senin.
Penindakan dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Tabanan, Kodim 1619, Pecalang Desa Adat Gunung Sari, serta tokoh masyarakat setempat. Astawa menegaskan pemilik bangunan tidak mengindahkan sejumlah surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan sebelum penindakan tersebut.
(iws/iws)
