.webp)
Pengelolaan nama domain Indonesia (.id) sudah berada dalam kendali domestik. Namun, kedaulatan digital Indonesia masih menghadapi tantangan karena infrastruktur pendukung seperti hosting, cloud, dan resolver masih sangat bergantung pada layanan luar negeri.
Dalam pengelolaan nama domain, resolver adalah sistem atau perangkat lunak yang bertugas menerima permintaan (kueri) nama domain dari pengguna (seperti web browser) dan menerjemahkannya menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Isnawan Aslan, mengungkapkan ketergantungan pada layanan asing di lapisan tersebut masih mencapai lebih dari 90%.
"Di lapisan bawah itu sudah registri, sudah bisa dikatakan bisa berdaulat. Karena semua proses, mulai A sampai Z, sudah bisa kita kendalikan sendiri. Begitu di atas, hosting, clouding, segala macam, masih tergantung 90% lebih ke luar," kata Isnawan dalam forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam mewujudkan kedaulatan digital. Sebab, meskipun pengelolaan registri domain sudah dilakukan secara mandiri, akses pengguna internet masih bergantung pada infrastruktur penyedia layanan dari luar negeri.
Isnawan mencontohkan penggunaan resolver eksternal yang dapat memengaruhi kecepatan akses website ketika layanan tersebut mengalami gangguan. "Ketika kemudian mereka mati, kita nggak apa-apa, tapi akan lambat. Karena kan 90% nanya ke mereka," ujarnya.
 Forum diskusi 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10). Foto: Rachmatunnisa/detikINET |
PANDI sendiri telah menempatkan infrastruktur inti registri .id di dalam negeri, yakni di Cibitung, Batam, dan Bogor. Sistem tersebut menggunakan konfigurasi Master-Master sehingga ketika salah satu lokasi mengalami gangguan, layanan dapat dialihkan ke lokasi lainnya.
PANDI juga menguji ketahanan infrastruktur dengan mematikan 10 node selama dua hari untuk memastikan layanan dapat berpindah secara otomatis ke node domestik. Dalam paparannya, Isnawan menyebut sistem pengelolaan domain tersebut menangani sekitar 77 miliar query setiap bulan atau rata-rata 2,2 miliar query per hari.
Karena itu, Isnawan menilai penguatan infrastruktur domestik, terutama kapasitas resolver dan layanan pendukung internet, perlu menjadi perhatian. Ia juga menyinggung perlunya kebijakan untuk mendorong penggunaan layanan resolver dalam negeri, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kedaulatan digital tidak cukup hanya dibangun pada lapisan registri, tetapi juga harus mencakup infrastruktur yang menopang akses internet hingga konten. "Jangan sampai cuma di bawah saja kita mandiri, tapi kemudian ketinggalan di stack atasnya," tegas Isnawan.
(rns/hps)
