.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif untuk mobil hybrid. Saat ini usulan insentif mobil hybrid masih dikaji. Diharapkan usulan itu diajukan tahun ini.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pihaknya tengah mengkaji insentif untuk mobil hybrid. Insentif itu disiapkan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Menurut Sarmuji, saat ini usulan insentif masih dalam tahap pembahasan teknis bersama beberapa pihak, termasuk soal besaran insentif yang diajukan pemerintah.
"Masih dalam proses pembahasan teknis. Nanti seberapa besar insentif yang akan kita usulkan akan lebih diperjelas lagi," kata Sarmuji dikutip Antara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarmuji bilang, besaran insentif mobil hybrid tidak harus sama dengan insentif mobil listrik. Yang penting adalah adanya dukungan pemerintah untuk memperkuat industri otomotif nasional. Insentif mobil hybrid akan diusulkan tahun ini.
"Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, ada beberapa kriteria yang menunjang mobil hybrid perlu dapat perhatian pemerintah. Pertama, mobil hybrid sudah hemat bahan bakar, karena mesin internal combustion engine (ICE) atau mesin bensinnya lebih jarang hidup lantaran dibantu tenaga listrik dari baterai.
"Kalau baterainya habis, maka baru mesin bensinnya hidup untuk mengisi baterainya," ujar Jongkie dalam program AutoBizz yang ditayangkan di CNBC Indonesia baru-baru ini.
Kedua, lanjutnya, karena mesin bensinnya jarang hidup, maka emisinya juga lebih sedikit. Sehingga mobil hybrid tidak menyumbang polusi sebanyak mobil konvensional.
"Yang ketiga, mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV tidak memerlukan charging station, SPKLU, yang terus terang saja masih kurang jumlahnya di Indonesia ini. Jadi kita jangan hanya melihat Jakarta, kita harus melihatnya secara keseluruhan, Indonesia," bebernya.
Keempat, mobil-mobil hybrid juga relatif lebih terjangkau harganya dibanding mobil listrik. Sebab, mobil hybrid tidak memerlukan baterai yang terlalu besar.
"Ini kan yang paling mahal dari sebuah mobil listrik itu kan baterainya. Jadi, kalau itu full baterai dari depan sampai ke belakang itu pasti lebih mahal dibanding kalau mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, baterainya kecil-kecil. Daya tahannya mungkin hanya 100 km. Karena sewaktu-waktu dia habis, kan hidup mesin bensinnya tadi. Atau bisa dicolok atau plug-in hybrid bisa di-charge di mana saja," ujarnya.
Dan yang terpenting bagi industri adalah, mobil hybrid masih menggunakan komponen-komponen mobil konvensional. Sehingga, industri pemasok komponen masih bisa hidup di tengah gempuran mobil listrik yang memiliki komponen lebih sedikit.
"Contoh knalpot, exhaust system dia masih pakai, filter dia masih pakai, radiator dia masih pakai. Jadi, pabrik-pabrik komponen yang eksis ada di Indonesia saat ini juga bisa masih lanjut memproduksi produk itu untuk dipasang di mobil-mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV," katanya.
"Jadi, ini lima hal ini harus kita perhatikan. Bahwa mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV perlu diperhatikan, perlu diberikan insentif. Kami mengatakan tidak perlu sebanyak atau sebesar BEV (mobil listrik). Tapi kalau boleh dan kalau bisa ini juga diberikan insentif," ujar Jongkie.
